Jokowi Sudah Curiga Ada Suap Dwelling Time

Desi Angriani    •    Jumat, 31 Jul 2015 14:13 WIB
suap di kemendag
Jokowi Sudah Curiga Ada Suap <i>Dwelling Time</i>
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam di Istana Presiden Singapura, Selasa 28 Juli 2015. Antara Foto/Setpres

Metrotvnews.com, Jakarta: Permainan kotor saat bongkar muat kontainer (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terbongkar. Presiden Joko Widodo sudah menduga ada suap dalam proses bongkar muat di sistem satu atap tersebut.

Presiden mengaku, tidak terkejut ketika polisi menggeledah kemudian menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri Partogi Pangaribuan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.

"Kaget bagaimana? Kan sudah jauh-jauh hari saya sampaikan, enam bulan lalu, kami (pemerintah) ini ingin memperbaiki dengan tahapan-tahapan yang baik. Tapi kalau memang sulit diperbaiki, ya itu (penindakan) yang dilakukan," kata Jokowi seusai membuka Munas VIII HKTI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (31/7/2015)

"Dan betul, ternyata ya itu hasilnya sekarang ini (ada pejabat Kemendag yang terlibat)," sambung dia.

Menurutnya, sejak enam bulan lalu ia sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan menteri terkait memperbaiki sistem bongkar muat di lima pelabuhan besar di Indonesia. "Pertama, Tanjung Priok. Saya perintahkan enam bulan lalu. Dirapatkan mungkin sudah dua sampai tiga kali," ungkap dia.

Perintah itu seolah tak didengar. Sebab saat mendadak blusukan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden mendapati waktu bongkar muat barang tidak berubah alias masih lama.

Jokowi marah. Dia mengancam mencopot seluruh pihak yang terbukti tidak mampu menjalankan perintahnya untuk mempersingkat dwelling time. "Proses itu saya ikuti terus. Saat itu saya melihat tidak ada kemajuan sehingga saya marah. Yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan kepolisian menyelidiki kondisi di lapangan. "Saya perintahkan Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti) untuk melihat kondisinya. Apakah sesuai dengan ada yang dipikiran saya. Dan betul seperti yang ada sekarang ini," pungkas dia.



Presiden kecewa karena tidak mendapatkan jawaban mengenai siapa yang membuat proses mengirimkan barang keluar dari pelabuhan masih lama, berkisar lima hari. Foto: MI/Panca Syurkani

Polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

Pada proses preclearance, perizinan berjalan lambat dan diduga tak sesuai prosedur. Proses kedua dan ketiga juga bermasalah. Namun, Tito belum menyebutkan jelas permasalahan yang terjadi di dalam. Dia menilai permasalahan utama saat preclearance.

"Di preclearance ada apa? Ternyata sistem 18 instansi satu atap tidak berjalan. Harusnya setiap 18 instansi ini ada perwakilan. Jadi tanpa dikenakan biaya, cukup satu hari selesai. Tapi karena ini adanya di kantor masing-masing bukan di Tanjung Priok, pengusaha harus ke sana ke mari, jadi panjang," beber dia.

Karena mengurus izin perdagangan luar negeri sangat sulit, muncul lah calo. Mereka meminta uang ke pengusaha agar surat izin keluar lebih cepat. Calo ada yang dari dalam Kementerian Perdagangan, ada juga dari luar.

Selain Partogi, tersangka kasus ini adalah seorang pekerja harian lepas di Kementerian Perdagangan inisial MU, broker inisial ME, dan seorang Kepala Sub Direktorat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri inisial I.


(TRK)