Gusdurian: BPJS Berembel-embel Syariah Diduga Didorong Kekuatan Kapitalis

Amaluddin    •    Jumat, 31 Jul 2015 14:22 WIB
bpjs kesehatan
Gusdurian: BPJS Berembel-embel Syariah Diduga Didorong Kekuatan Kapitalis
Logo BPJS Kesehatan, sumber foto: Ant

Metrotvnews.com, Surabaya: Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sesuai syariah menuai kontroversi. Koordinator Gusdurian Jawa Timur, Aan Anshori, berpendapat tidak perlu lagi disematkan embel-embel 'syariah' karena BPJS secara umum telah sesuai syariah.

Menurutnya, usulan MUI soal BPJS syariah perlu diletakkan secara kritis dalam konteks persaingan bisnis. Aan menilai kekuatan kapitalis memanfaatkan BPJS untuk mengeruk keuntungan atas nama agama.

"Saya benar-benar kasihan dengan MUI karena terkesan dimanfaatkan mereka," ujar Aan yang juga Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (31/7/2015).

BPJS, katanya, merupakan instrumen tolong-menolong alias ta'awun yang berbasis kegotongroyongan. BPJS menjamin perlindungan bertujuan syariah, yaitu jiwa (Al-Nafs), keturunan (Al-Nasl), kebebasan berpikir (Al-Aql), harta benda (Al-Maal), dan kemerdekaan beragama (Al-Din).

Meski demikian, Aan mengapresiasi kritikan MUI soal BPJS kesehatan. Untuk itu, Aan berharap, pemerintah jujur soal banyaknya kelemahan dalam implementasi BPJS. Misalnya terkait syarat pengikutsertaan seluruh keluarga bagi peserta mandiri yang bersifat memaksa, hingga buruknya kualitas layanan.

"Ke depan, negara harus berupaya tidak lagi membebani rakyat dengan pembayaran premi karena mereka sudah membayar pajak," tandasnya.

MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI menilai, sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih. MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba.

Dalam fatwanya, MUI menilai BPJS mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam, seperti maysir, gharar, dan riba. Sehingga, MUI berpandangan pentingnya penambahan label 'syariah' di belakang kata BPJS.


(RRN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA