Sikapi BPJS Haram, Pemerintah Tunggu Dialog Menkes, BPJS, dan MUI

Desi Angriani    •    Jumat, 31 Jul 2015 14:55 WIB
bpjs kesehatan
Sikapi BPJS Haram, Pemerintah Tunggu Dialog Menkes, BPJS, dan MUI
Andi Widjajanto. Foto: Ramdani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah belum bersikap secara resmi soal fatwa haram praktik BPJS Kesehatan yang diterbitkan MUI. Pemerintah, kata Andi, menunggu pembahasan lebih lanjut yang melibatkan Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, dan MUI. 

"Presiden memerintahkan kedua pejabat (Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan) segera berdialog dengan MUI," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Andi menjelaskan, dialog tiga lembaga itu baru dapat digelar pekan depan. Pasalnya, MUI tengah menghadiri muktamar NU dan Muhammadiyah.

"Sesegera mungkin, MUI minta dialognya minggu depan. Jadi kami tunggu dialog ketiga pihak," ungkap dia.

Menurutnya, Presiden akan mengambil sikap setelah menerima laporan dari Menkes dan pihak BPJS. Nantinya, kata Andi, pemerintah akan mengevaluasi sistem BPJS Kesehatan, apakah akan dimodifikasi atau tetap menggunakan skema lama. 

"Kita masih menunggu dialog, setelah itu menteri kesehatan dan kepala BPJS akan lapor ke presiden," pungkas dia.

Seperti diberitakan, BPJS Kesehatan disebut sebagai asuransi yang tidak sesuai syariah oleh MUI. Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris pun angkat bicara mengenai hal ini.

"BPJS Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan audiensi ke MUI. Sebagai catatan awal, info yang beredar di media masih simpang siur," kata Fahmi, Kamis 30 Juli.


(KRI)

KPK Diminta Segera Ungkap Nama Besar di Belakang Novanto

KPK Diminta Segera Ungkap Nama Besar di Belakang Novanto

2 hours Ago

Setelah vonis 15 tahun terhadap Setya Novanto diketuk, KPK diminta untuk segera mengungkap nama…

BERITA LAINNYA