Polisi Cekal 3 Orang Terkait Kasus Suap Dwelling Time

Surya Perkasa    •    Jumat, 31 Jul 2015 16:00 WIB
suap di kemendag
Polisi Cekal 3 Orang Terkait Kasus Suap <i>Dwelling Time</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Metro Jaya mengirimkan surat permohonan cegah tangkal kepada tiga orang ke Direktorat Imigrasi. Tujuannya untuk memudahkan proses penyidikan kasus suap dan gratifikasi bongkar muat di pelabuhan.

"Kita sudah mengirimkan surat pencekalan untuk tiga orang," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes M. Iqbal di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).

Ketiga orang tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan, Kepala Sub Direktorat Impor Barang Modal Bukan Baru inisial IM dan Direktur Impor Perdagangan Luar Negeri inisial T.

IM diketahui sedang berada di luar negeri. Polda Metro sudah berkoordinasi dengan interpol untuk membawa pulang IM ke Tanah Air. Status IM adalah tersangka. "T saat ini akan diperiksa dalam status saksi," kata Iqbal.

Saat ini, penyidik Polda Metro fokus menggali potensi pelanggaran hukum di tahap preclearance (izin merapatkan kapal) dwelling time. "Karena tahap preclearance didominasi Perdagangan Luar Negeri. Paling banyak perizinan di situ," jelas dia.

Dia berkata lagi, "Diduga banyak sekali perbuatan melawan hukum di situ. Karena itu Satgas Khusus Polda Metro fokus pada tahapan ini."

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyampaikan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan meliputi tiga kegiatan. Pertama, preclearance yang meliputi perizinan; kedua, clearance proses di Bea Cukai; terakhir postclearance untuk mengeluarkan barang.

"Ini ada beberapa problem. Ada keterlambatan di tiga bagian ini," ucapnya.

Pada proses preclearance, perizinan berjalan lambat dan diduga tak sesuai prosedur. Proses kedua dan ketiga juga bermasalah. Namun, Tito belum menyebutkan jelas permasalahan yang terjadi di dalam. Dia menilai permasalahan utama saat preclearance.

"Di preclearance ada apa? Ternyata sistem 18 instansi satu atap tidak berjalan. Harusnya setiap 18 instansi ini ada perwakilan. Jadi tanpa dikenakan biaya, cukup satu hari selesai. Tapi karena ini adanya di kantor masing-masing, bukan di Tanjung Priok, pengusaha harus ke sana ke mari, jadi panjang," beber dia.


(TRK)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA