UU Larang Mahar Politik, Tapi Setengah Hati

Putra Ananda    •    Jumat, 31 Jul 2015 20:43 WIB
pilkada serentak
UU Larang Mahar Politik, Tapi Setengah Hati
Mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Artha (kiri) di KPU Pusat, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahar politik untuk mengantongi restu parpol politik bagi calon yang maju dalam pilkada sebenarnya dilarang. Undang-undang mengatur, bagi pelaku pemberi dan penerima mahar politik bisa dipidana.

Hal itu dikatakan mantan Komisioner KPU periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Aturan itu tertuang dalam Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. 

Putu menjelaskan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Larangan serupa berlaku bagi pasangan calon. Mereka dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada parpol. 

"Jika melanggar dan terbukti oleh keputusan hukum berkekuatan hukum tetap, KPU bisa membatalkan penetapan pasangan calon tersebut," jelas Putu.

Masalahnya, kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat Nelson Simanjuntak, meskipun mahar politik dilarang penerapan sanksi sulit dilakukan. Bawaslu kesulitan menindak pelaku praktik mahar yang baru bisa diberikan sanksi jika ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. 

"Undang-undang melarang itu, tapi tidak tuntas. Disebutkan bisa dipidana setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kan aneh juga. Jadi sementara ini kita akan mencatat. Kalau ada laporan, kami akan bawa ini ke aparat negara hukum yang lain bagaimana cara menyelesaikannya," kata Nelson. 


(DOR)