Polisi Tetapkan 1 Tersangka Lagi Terkait Kasus Suap Dwelling Time

LB Ciputri Hutabarat    •    Minggu, 02 Aug 2015 22:42 WIB
dwelling timesuap di kemendag
Polisi Tetapkan 1 Tersangka Lagi Terkait Kasus Suap <i>Dwelling Time</i>
Ilustrasi dwelling time - ANT/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus suap dwelling time (waktu bongkar muat) di tubuh Kementerian Perdagangan. Kali ini, tersangka adalah seorang pengusaha.

"Terakhir menetapkan 1 tersangka lagi, L. Dengan dugaan penyuapan gratifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhamad Iqbal di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2015).

Dibeberkan Iqbal, L merupakan seorang wanita yang bukan merupakan bagian dari Departemen Perdagangan Luar Negeri. Saat ini polisi tengah mendalami perannya dalam kasus itu.

"Eksternal bukan internal. Kita dalami betul dulu dia sebagai apa, nanti kita akan sampaikan. Untuk alat bukti teknis belum bisa disebutkan," tambah dia.

Meski demikian, Iqbal belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang keikutsertaan L dalam kasus yang menyerat beberapa pejabat di Kemendag itu. Namun pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita belum bisa sebutkan peran L. Tapi L ini sangat diduga terkait dengan kasus ini," sambung dia.

Diketahui, selain L, Polda Metro Jaya Polda sudah menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap izin dwelling time di Kementerian Perdagangan.

‎Keempat tersangka itu adalah MU (tenaga honorer di Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag), MK (orang yang diduga broker), IM (Kasubdit Barang Modal Ditjen Perdagangan Luar Negeri), dan PP (Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Kemendag).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan atau huruf b, dan Pasal 12B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP dan MU juga dijerat dengan ‎Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25/2003 dan Pasal 3, 4, 5 UU nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 5 ayat (2).


(REN)