Merasa Dikriminalisasi Oleh KPK, Bupati Morotai Ajukan Judicial Review

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 03 Aug 2015 08:09 WIB
kasus korupsi
Merasa Dikriminalisasi Oleh KPK, Bupati Morotai Ajukan <i>Judicial Review</i>
Bupati Morotai Rusli Sibua.

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Morotai Rusli Sibua melalui kuasa hukumnya, Achmad Rifai resmi mengajukan uji materi terhadap Undang-undang yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang digunakan KPK dinilai membuat kriminalisasi terhadap Rusli dan orang lain.  

"Pada 31 Juli kami telah ajukan permohononan uji materi no. 1476/PAN.MK/VII/2015 terhadap Undang-Undang (UU) yang digunakan KPK. Pengakuan dilakukan untuk KPK ke MK," kata Achmad ketika ditemui di kantornya kawasan Lippo Kuningan Rasuna Said, Jakarta, Minggu (2/8/2015).

‎Adapun, Undang-undang uji materi yang diajukan yakni Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana. Selain itu undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

Achmad mengatakan Undang-undang yang diajukan materinya ke MK secara regulasi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2).

"UU yang diajukan uji materi adalah disalahgunakakan lembaga KPK tersebut untuk melakukan kriminalisasi terhadap Rusli Sibua dan orang lain," pungkas dia,

Kriminalisasi yang dilakukan KPK itu lanjut Achmad, lantaran KPK melimpahkan berkas perkara Rusli Sibua ke Pengadilan Tipikor sebelum selesainya praperadilan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini akan membuat praperadilan yang masih berlangsung di PN Jakarta Selatan dapat digugurkan oleh hakim sesuai pasal 82 (d) KUHAP.

Sebagaimana diketahui‎, sebelum sidang praperadilan perdana pada Senin (27/7/2015) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK meminta hakim untuk menunda sidang selama dua minggu. Hakim tunggal Martin Ponto Bidara yang memimpin sidang mengabulkan permintaan penundaan selama satu minggu. Sementara pada Selasa (28/7/2015), KPK melimpahkan berkas perkara Rusli Sibua ke Pengadilan Tipikor, Jakarta.


(REN)