Metrotvnews.com, Makassar: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan ormas yang sudah berusia 103 tahun ini tidak dapat diragukan lagi atas komitmen mendukung pemerintah. Namun dukungan itu, juga disertai dengan kritik keras jika langkah pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan nilai agama.
"Pemerintah adalah mitra strategis Muhammadiyah. Pemerintah adalah mitra sejati Muhammadiyah yang mana sangat konsisten membantu pemerintah dan negara lewat dakwah pencerahan. Seperti layanan pendidikan,layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan aspek lainnya," kata Din dalam sambutannya di Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8/2015).
Hal itu sebagai langkah Muhamadiyah dalam menjalankan amar maruf. Meski demikian, tegas Din, walau jadi mitra strategis pemerintah, hubungan itu dibangun secara proporsional. Muhammadiyah juga akan menjalankan nahyi munkar, ketika pemerintah dianggap menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama.
"Muhammadiyah akan berada di garda terdepan, mendukung program pemerintah yang pro-rakyat atau yang mendatangkan kemaslahatan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia," ungkap Din.
Dan begitupun sebaliknya. "Muhammadiyah juga tidak akan segan-segan, jika ada kebijakan pemerintah atau kebijakan negara yang menyimpang dari konstitusin bahkan menyimpang dari nilai-nilai agama. Kami tidak akan segan menjadi kekuatan pengeritik. Itulah amar maruf dan nahi munkar," pungkas Din.
(REN)
Keberhasilan pasutri Haedar-Noordjannah mengingatkan kembali kisah Muhammadiyah era KH Ahmad Dahlan.
Muktamar Muhammadiyah menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Selama menjadi ketua umum PP Muhammadiyah sejak 2005 hingga 2015, Din kerap kunjungan ke luar negeri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji Muhammadiyah karena muktamar ke-47 berlangsung demokratis dan lancar.
Metrotvnews.com: Haedar Nashir resmi menjadi Ketum PP Muhammadiyah. Dalam penutupan Muktamar Muhammadiyah ke-47, Jumat (7/8/2015),…
Sumbangan dari negara Rp500 juta dan dari kantong pribadi JK Rp500 juta.
Din Syamsuddin tak mempermasalahkan pasangan suami istri, Haedar Nashir-Siti Noordjannah Djohantini memimpin Muhammadiyah.
Selain memiliki jiwa kepemimpinan, Haedar merupakan orang yang memiliki wawasan agama luas.
Di hari terakhir pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di makassar, sekitar 2500 peserta Muktamar kembali memenuhi ruang rapat u…
Kalendeh Hijriyah diharpakan bisa menyelesaikan masalah perbedaan awal Ramadan.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Politikus Partai Golkar asal Papua, Yorrys Raweyai, mendaftar sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke KPU Provinsi Papua, K…
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi 4 anggota polisi luka-luka.
Satu pelaku lainnya berhasil kabur setelah aksi tembak-tembakan dengan petugas Polsek Pamulang.
Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, penumpang mencapai 533 orang dalam sehari.
Komisi akan lebih dulu mengumpulkan masukan sebelum mengambil langkah.
Dalam dua tahun terakhir, kasus penipuan umrah menyita perhatian masyarakat.
Komisi V DPR RI meninjau aspek keselamatan konstruksi (K2) proyek infrastruktur di Sumatera Utara.
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau.
Danny, sapaan Ramdhan, memilih menunggu respons KPU Makassar atas putusan tersebut.
KPU Makassar hingga kini mereka belum menerima putusan resmi dari Mahkamah Agung.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…