Diperiksa Sebagai Tersangka, Gatot-Evy Terancam Ditahan KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 03 Aug 2015 10:47 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Diperiksa Sebagai Tersangka, Gatot-Evy Terancam Ditahan KPK
Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri) menjawab pertanyaan wartawan ketika akan meninggalkan Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Senin (27/7/2015) malam.--Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti, akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gatot dan Evy bisa ditahan KPK jika penyidik memutuskannya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, secara objektif dan subjektif penahanan keduanya bisa saja dilakukan. Sebab keduanya memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Hukuman tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk menahan atau tidak pasangan suami istri ini.

"Kalau secara obyektif, sudah terpenuhi (untuk menahan). Karena sangkaannya memiliki ancaman hukuman lebih lima tahun. Jadi tergantung penyidik, karena ini lebih ke pertimbangan subyektif," kata Priharsa dalam pesan singkat, Senin (3/8/2015).

Dalam pemeriksaan kali ini, Gatot dan Evy bakal dijelaskan terlebih dahulu soal sangkaan yang diberikan kepadanya. Kemudian, kata Priharsa, penyidik akan menjelaskan seputar keterangan yang disampaikan sanksi atas keterlibatan keduanya dalam dugaan suap hakim PTUN Medan. "Iya, mengonfirmasi informasi-informasi yang telah dimiliki oleh penyidik," ujar Priharsa.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, penyidik akan terus mengembangkan kasus dugaan suap ini dengan memeriksa Gatot dan Evy. Dia berharap dapat membuka adanya kemungkinan pihak lain yang bertanggung jawab atas sumber uang suap ini.

Sejauh ini, kata dia, KPK baru menemukan sumber uang suap ini dari Gatot dan Evy. "Pengembangan memang dibutuhkan untuk memperjelas tindak pidana korupsi (tipikor) suap dan keterkaitan obyek-obyek tipikor lainnya," pungkas dia.

Gatot sudah dua kali diperiksa KPK yakni, pada Rabu 22 Juli dan Senin 27 Juli untuk tersangka M. Yagari Bhastara alias Gerry. Sementara istrinya baru diperiksa Senin 27 Juli untuk tersangka yang sama. Namun, keduanya sudah dicegah keluar negeri sebelumnya.

Gatot dan Evy dijerat Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Terbongkarnya suap di PTUN Medan dimulai dari kasus Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 menyeret mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus ini sudah diputus bebas di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis balik memperkarakan Kepala Kejaksaan Tinggi atas kasus yang menyeretnya melalui Pengacara M. Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara O.C. Kaligis.

Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke PTUN. Perkara ini dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang dalam gugatan di PTUN.

Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Usai membacakan putusan, Tripeni dan dua hakim, Gerry, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu.

Saat penangkapan, penyidik KPK mengamankan USD15 ribu dan SGD5 ribu dari Ruangan Ketua PTUN Medan. Diduga kuat, mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry, pengacara Ahmad Fuad.


(MBM)