Negara Berpotensi Rugi Rp20 Triliun dalam Perpanjangan Konsesi JICT

Arif Wicaksono    •    Senin, 03 Aug 2015 11:15 WIB
pelindo
  Negara Berpotensi Rugi Rp20 Triliun dalam Perpanjangan Konsesi JICT
Ilustrasi Pelabuhan MI/Abdus

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Hakim mengatakan serikat pekerja sudah melakukan kajian komprehensif tentang perpanjangan konsesi JICT yang bisa menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan USD3,2 miliar dalam jangka waktu 20 tahun.

"Karena aksi korporasi Pelindo II kita kehilangan potensi revenue USD3,2 miliar atau USD160 juta per tahun. Ini dihitung dari pendapatan JICT dikurangi biaya operasional  lalu dikalikan 20 tahun masa perpanjangan konsesi," ungkap Nova, dalam siaran persnya, Senin (3/8/2015).

Sedangkan dengan perpanjangan konsesi yang dilakukan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Pelindo II hanya memperoleh uang muka (up front fee) USD215 juta dari Hutchison dan uang sewa USD85 juta per tahun. "Uang muka dari Hutchison itu nilainya sama dengan keuntungan JICT selama dua tahun. Itu kecil sekali," ujarnya.

Nova menjelaskan, Pelindo II dapat uang sewa USD85 juta per tahun atau USD1,7 miliar dalam 20 tahun masa perpanjangan. Alhasil, jika dibandingkan dengan dikelola sendiri potensi kerugian negara sekitar USD1,5 miliar atau kurang lebih Rp20 triliun dengan kurs Rp13.000 per USD.

"Uang sewa  USD85 juta per tahun itu dibayar JICT bukan Hutchison tanpa melihat volume naik atau turun.  Kami benar-benar heran dan tidak tahu maksud Pelindo II kembali melakukan privatisasi aset nasional yang sangat menguntungkan ini," tegas Nova.

Atas dasar itu, Nova ingin agar pemerintah meninjau ulang proses yang serba janggal dan merugikan negara ini. "Kami minta kepada Pak Jokowi untuk meninjau ulang perpanjangan konsesi JICT. Kami ingin ini taat UU dan transparan," ujar Nova.

Dari sisi aturan, Kementerian Perhubungan juga sudah memperingatkan bahwa Pelindo II harus patuh. Pasal 82 dan 344 UU 17/2008 tentang Pelayaran sudah jelas menyatakan otoritas yang berwenang melakukan konsesi dan perpanjangannya adalah Kementrian Perhubungan sebagai regulator, bukan Pelindo II.

"Repotnya Dirut Pelindo II klaim sudah mendapatkan opini Kejaksaan dan mau diadu dengan UU pelayaran tersebut," kata Nova.


(SAW)

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

28 minutes Ago

Miryam mengaku mendapat tekanan selama menjalani pemeriksaan di KPK dan menyesalkan sikap jaksa…

BERITA LAINNYA