KPK Periksa Lima Saksi Kasus Wali Kota Makassar

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 03 Aug 2015 12:03 WIB
kasus korupsi
KPK Periksa Lima Saksi Kasus Wali Kota Makassar
Ilham Arief di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 19 September 2013. Foto: MI/Mohammad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang terkait kasus dugaan korupsi instalasi pengolahan air PDAM Makassar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai tersangka.

Kelima saksi yang diperiksa yakni Staf CV Lanindo Cita Berdikari, Ruslan; Direktur PT Sumber Karya Klin, Cep Sapruddin; eks Staf PT Traya Tirta Makassar atau PT Tirta Cisadane, Liem Soei Nyoek alias Ria Lim; General Manager PT PLN Wilayah Sulsesrabar, Wasito; dan Direktur PT Cahaya Murni Dirganusa, Iwan Thamrin.

"Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka IAS (Ilham Arief Sirajuddin)," kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Pemeriksaan terhadap bekas staf PT Traya Tirta Makassar, Liem Soei Nyoek alias Ria Lim dilakukan lantaran PT Traya Tirta Makassar adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan PDAM dalam proyek rehabilitasi, kelola, dan transfer pengelolaan air di Makassar. Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja juga sudah tersangka.

Sedangkan empat saksi lainnya belum diketahui keterkaitannya. Namun, penyidik membutuhkan keterangannya untuk pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar ini.
"Yang pasti keterangan mereka dibutuhkan penyidik," ucap dia.

Ilham Arief sempat lepas dari status tersangka setelah berhasil memenangkan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 Mei 2015 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya karena KPK tak punya cukup bukti dalam menjerat sebagai tersangka.

Kemudian, KPK kembali menetapkan Ilham Arief menjadi tersangka kasus yang sama yakni, kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di PDAM Makassar tahun 2006-2012.

Dalam kasus ini, Ilham Arief disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Uundang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(TRK)