Semoga Tak Ada yang Bernasib Sama seperti Dahlan Iskan

Deny Irwanto    •    Senin, 03 Aug 2015 13:31 WIB
dahlan iskan
Semoga Tak Ada yang Bernasib Sama seperti Dahlan Iskan
Kuasa hukum Dahlan Iskan, Pieter Talawai--metrotvnews.com/Deny Irwanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa hukum Dahlan Iskan, Pieter Talawai, berharap tak ada lagi yang bernasib sama seperti kliennya. Dahlan ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa.  

"Kita harap di masa yang akan datang proses pemeriksaan seperti ini harus ditiadakan. Jadi penetapan tersangka yang terburu-buru merupakan kesewenangan, pengabaian terhadap hak asasi," kata Pieter usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (3/8/2015).

Dalam melakukan penyidikan, Pieter mengatakan, seharusnya Kejati DKI Jakarta terlebih dahulu memeriksa saksi serta mengumpulkan bukti. Setelah itu baru menetapkan status tersangka pada seseorang. Dalam perkara Dahlan, Pieter menganggap, terjadi salah prosedur. "Proses penyidikan itu harus dimulai dengan saksi, alat bukti, dan ahli. Jadi tidak terbalik, ditetapkan sebagai tersangka dulu baru memeriksa," tandasnya.

Sidang praperadilan gugatan mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan singkat. Sidang dimulai pukul 11.20 WIB, lima menit kemudian ditutup.

Pemohon Dahlan Iskan dan termohon Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerahkan kesimpulan kepada Hakim Lendriaty Janis. "Kesimpulan yang kami sampaikan pada hakim 30 halaman. Kami melihat dari keterangan ahli, barang bukti, itu semua mendukung permohonan kami. Terbukti Dahlan ditetapkan (tersangka) dulu, baru diperiksa," kata Pieter.

Kejati DKI Jakarta menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun. Dahlan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat proyek pembangunan itu dilakukan.

Dia diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


(YDH)