Praperadilan Rusli Sibua

Empat Keberatan Rusli Sibua kepada KPK

Deny Irwanto    •    Senin, 03 Aug 2015 15:34 WIB
praperadilan
Empat Keberatan Rusli Sibua kepada KPK
Rusli Sibua. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua (RS) dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang perdana ini sedianya berlangsung Senin 27 Juli. Sidang ditunda lantaran KPK tidak hadir dan meminta dijadwal ulang. Sidang dipimpin Hakim Martin Ponto Bidara.

Rusli mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Rusli menggugat beberapa hal.

Pertama, ia keberatan penyidik kasus tersebut Novel Baswedan karena statusnya juga sebagai tersangka di Mabes Polri.

"Status tersangka pada Novel Baswedan masih melekat, sehingga terdapat benturan hukum terhadap status penegak hukum," kata Kuasa Hukum Rusli, Achmad Rifai, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015).

Keberatan kedua, perkara yang disangkakan kepada Rusli masih dalam pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. "Dugaan tindak pidana suap yang disangkakan kepada pemohon harus menunggu terlebih dahulu proses hukum di Bareskrim," bebernya.

Ketiga, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebelumnya. Dia menilai, dalam hal itu ada upaya KPK mengkriminalisasi Rusli. Keberatan keempat, kesaksian dalam persidangan tidak serta merta dapat dijadikan bukti.

"Penyidik tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan yang ditentukan undang-undang atau penyidik bukan anggota Polri. Termohon dalam penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Termohon telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 39 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Rifai.


(TRK)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

6 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA