Pilkada Serentak

Temukan Calon Petahana Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Gandeng BPK

Arga sumantri    •    Senin, 03 Aug 2015 16:20 WIB
pilkada serentak
Temukan Calon Petahana Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Gandeng BPK
Nasrullah (tengah) di Kantor Bawaslu, Senin (3/8/2015). Foto: Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan tindakan pemanfaatan fasilitas pemerintah oleh bakal calon kepala daerah dari calon petahana yang digunakan untuk kepentingan kampanye. Guna menelusuri temuan tersebut, Bawaslu menyatakan bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sebagai tindak lanjut, Bawaslu akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran daerah atau negara dalam bentuk program atau kegiatan yang diperuntukkan untuk kepentingan petahana," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah saat memberikan keterangan di Media Centre Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

Hasil audit, dikatakan Nasrullah, bakal menjadi rekomendasi Bawaslu yang kemudian diserahkan pada penegak hukum. Baik KPK, kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Itu dilakukan, lantaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada belum mengatur ketentuan pidana mengenai pemanfaatan fasilitas atau kegiatan daerah oleh calon kepala daerah, khususnya petahana.

"Bisa saja kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi atau pasal gratifikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu membeberkan hasil temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun ini. Sampai saat ini, setidaknya ada enam temuan Bawaslu, yakni tindakan pemanfaatan fasilitas daerah oleh bakal calon petahana, kemudian adanya mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Lalu praktik mahar politik, persoalan kepengurusan beberapa parpol yang mempengaruhi pencalonan, serta persoalan calon tunggal dan temuan ijazah palsu.


(KRI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA