Bawaslu Temukan Dugaan Petahana Pakai Fasilitas Daerah

ant    •    Senin, 03 Aug 2015 16:57 WIB
pilkada serentak
Bawaslu Temukan Dugaan Petahana Pakai Fasilitas Daerah
Komisioner Bawaslu Nasrullah.--Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan adanya beberapa dugaan pemanfaatan fasilitas daerah oleh petahana selama tahap pencalonan kepala daerah. Mereka memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pencalonannya.

"Ini tentu tidak dibenarkan di dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 2015," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Hanya, menurut Nasrullah, UU Pilkada tidak mengatur penegakan wilayah pidana pemilu. "Karena dugaan kami, bisa jadi ini menyangkut tentang tindak pidana korupsi," tegas dia.

Bawaslu memakai terobosan baru dengan cara meminta audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) di pemerintah daerah yang dimaksud. Hasil audit menjadi referensi yang akan diberikan kepada penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, atau Polri.

"Bisa difasilitasi oleh SKPD (satuan perangkat kerja daerah) dalam wilayah lingkungan pemda," ucapnya.

Nasrullah mengungkapkan pemanfaatan fasilitas tersebut adalah dalam bentuk spanduk dan baliho yang mengatasnamakan pemda dan SKPD.

"Kami melihat ada spanduk, ada baliho, ada semacam 'banner' yang terpasang kemudian mengatasnamakan bahwa pesan itu berasal dari pemerintah daerah, lalu foto calon itu lebih besar ketimbang apa yang mau disampaikan," katanya.


(MBM)

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

47 minutes Ago

Golkar akan menerapkakan aturan partai terhadap kader yang dianggap melanggar aturan dan indisi…

BERITA LAINNYA