Pemerintah Sediakan Padang Rumput Bagi Peternak

Wandi Yusuf    •    Senin, 03 Aug 2015 17:26 WIB
peternakan
Pemerintah Sediakan Padang Rumput Bagi Peternak
Ilustrasi (MI/ATET DWI PRAMADIA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menerbitkan Surat Instruksi bernomor 3/Ins/VII/2015 tentang Penyediaan Tanah/Lahan bagi Peternak pada Kamis 30 Juli. Penerbitan ini guna meningkatkan produksi peternakan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam instruksinya, Ferry meminta seluruh kepala kantor wilayah BPN untuk mencari lahan yang menunjang kegiatan peternakan masyarakat. Mereka diminta mencari tanah/lahan paling sedikit 10 hektare (ha) yang dapat dijadikan areal padang rumput yang dapat digunakan oleh peternak sapi, kerbau, atau kambing di daerah tersebut.

Para kepala kantor wilayah BPN juga diminta agar jika ada potensi lahan untuk program tersebut di setiap kabupaten, maka diperintahkan kepada kepala kantor pertanahan untuk menyiapkannya. "Lahan yang akan digunakan adalah lahan milik negara. Lahan ini harus berupa tanah lapang yang luas," terang Ferry, dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2015).

Politisi Partai NasDem ini mejelaskan letak lahan tersebut juga harus berada tidak jauh dari peternakan atau pemukiman yang memiliki peternakan sapi, kerbau, atau kambing.  "Ini tidak perlu pengawasan dan tenaga operasional, karena warga bebas untuk menggunakan lahan yang berupa padang rumput itu untuk membawa ternaknya ke lahan tersebut," kata Ferry.

Langkah tersebut diambil karena dia melihat besarnya ongkos para peternak untuk bisa mendapatkan hasil ternak yang baik. "Banyak peternak yang kini kesulitan untuk mendapatkan rumput. Bahkan, ada di antara mereka yang harus membeli untuk bisa mendapatkan rumput bagi ternaknya," ujarnya.

Nantinya, jika kepala kantor wilayah BPN berhasil mendapatkan lahan yang dimaksud, akan diserahkan oleh menteri kepada masyarakat secara simbolis dan tempat pelaksanaannya secara regional.  "Status lahan ini adalah milik negara yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan hasil ternaknya," ujar Ferry.

Selain itu, Menteri ATR juga menerbitkan Inmen Nomor 4/Ins/VII/2015 tentang Supervisi Program Prioritas. Inmen ini dikeluarkan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional.

Inmen tersebut menginstruksikan kepada kepala kantor wilayah BPN di seluruh Indonesia untuk berperan aktif melaksanakan supervisi dan pendampingan penyediaan lahan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah, serta melakukan koordinasi dengan kementerian/perwakilan kementerian terkait. Hasil pelaksanaan supervisi dan pendampingan ini harus dilaporkan setiap bulan pada minggu kedua kepada menteri.


(ABD)