Pengamat Minta RUU Minuman Keras Kembali Dikaji

Wandi Yusuf    •    Senin, 03 Aug 2015 22:21 WIB
miras
Pengamat Minta RUU Minuman Keras Kembali Dikaji
Sejumlah polisi menuangkan minuman keras tradisional jenis Ciu saat pemusnahan minuman keras di halaman Mapolres Temanggung, Jateng, Selasa (28/7). Foto: Antara/Anis Efizudin

Metrotvnews.com, Jakarta: Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI.

Akan tetapi, RUU Minol tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi UU. Sebab, RUU Minol harus memperhatikan berbagai aspek seperti pendapatan negara dan ketenagakerjaan.

"Sebelum disahkan sebaiknya dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan ketenagakerjaan harus dipikirkan," kata Koordinator Barisan Rakyat Anti-Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya, dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2015).

Ia sepakat efek negatif miras harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk terhadap masyarakat. Akan tetapi, aspek ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan juga harus dilihat bila pelarangan total produksi dan distribusi miras dilakukkan.

"Karena itu saya menyarankan agar RUU tersebut tidak berjudul pelarangan, tetapi pengendalian miras," ungkapnya.

Dengan pengendalian, lanjutnya, efek negatif dari miras bisa ditekan dengan tidak menumbalkan jutaan tenaga kerja yang bekerja di sektor terkait. Ia menuturkan, berdasar riset CSIS pada 2015, pelarangan total seperti produksi dan konsumsi berakibat hilangnya pendapatan negara sebesar Rp21,82 triliun atau setara 0,11 persen GDP.

"Jumlah tersebut tidak termasuk pendapatan cukai minuman beralkohol sebesar Rp4,9 triliun (2014) atau Rp6 triliun (target 2015). Bahkan, pendapatan dari sektor jasa restoran dan perhotelan akan hilang Rp1,4 triliun karena aktifvtas produksi dan distribusi terhenti," jelas Hans.

Hans melihat lebih dari 100 ribu tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan yang meliputi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja sektor terkait, seperti pengangkutan, distribusi, hingga pertanian.

"Bahkan, pelarangan total justru akan memicu pasar ilegal minuman beralkohol yang lebih besar dan susah dikontrol," katanya.


(UWA)