Nasib Gugatan Praperadilan Dahlan Iskan Ditentukan Hari Ini

Deny Irwanto    •    Selasa, 04 Aug 2015 09:01 WIB
dahlan iskan
Nasib Gugatan Praperadilan Dahlan Iskan Ditentukan Hari Ini
Ilustrasi--MI/Santoso

Metrotvnews.com, Jakarta: Gugatan praperadilan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Dahlan Iskan akan diputuskan hari ini. Sidang putusan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kita usahakan mulai pukul 11.00 WIB, Selasa dengan agenda putusan," ujar hakim tunggal Lendriaty dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015) kemarin.

Dahlan menggugat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejati DKI terkait tindak pidana korupsi. Sidang gugatan praperadilan ini akan dipimpin hakim tunggal Lendriaty Janis dan dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB.

Kuasa hukum Dahlan, Pieter Talawai mengatakan bahwa pihak termohon yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan status tersangka terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan pemeriksaan serta melengkapi bukti. Terkait hal tersebut, Pieter berharap agar tidak terjadi lagi pada kemudian hari.

"Kita harap di masa yang akan datang proses pemeriksaan seperti ini harus ditiadakan. Jadi penetapan tersangka yang terburu-buru merupakan kesewenangan, pengabaian terhadap hak asasi," ucapnya usai sidang kemarin.

Sementara tim penasihat hukum Kejati DKI Jakarta mengaku yakin penetapan tersangka yang dilakukan terhadap mantan Menteri BUMN tersebut sah secara hukum. Bukti-bukti juga telah diberikan hakim praperadilan ‎di PN Jaksel.

"Sprindik (penetapan tersangka Dahlan Iskan) itu sah. Bukti sudah ada. Calon saksi juga sudah ada," ucap salah satu penasihat hukum Kejati DKI, Martha Berliana.

Sebelumnya Kejati DKI Jakarta resmi menetapkan mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat proyek pembangunan itu dilakukan. Dia diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


(YDH)