RI tak Ingin Ketergantungan Sapi Australia

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 04 Aug 2015 12:03 WIB
kementan adsimpor sapi
RI tak Ingin Ketergantungan Sapi Australia
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah saat ini tengah membulatkan tekad untuk mengurangi ketergantungan pasokan sapi dari Australia untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Perlahan-lahan, alokasi impor sapi bakalan dari Australia akan dikurangi dan mulai melirik sapi dari negara lain seperti India.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Muladno Basar mengatakan, upaya tersebut dilakukan juga termasuk untuk mendorong swasembada daging sapi. Langkah tersebut berlandas semangat kemandirian pangan yang harus dimulai sekarang apapun kondisinya dan dampaknya.

"Selain untuk mendorong swasembada daging sapi, juga untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Australia yang selama ini pemasok tunggal sapi ke Indonesia. Kenapa hanya ketergantungan dari Australia? Pemerintah tidak pusing jika Australia tidak mau kirim ke Indonesia lagi, kami memang tidak ingin ambil sapi hanya dari satu negara," kata Muladno di Kementerian Pertanian, Jakarta, seperti diberitakan Selasa (2/8/2015).

Muladno menyatakan selama ini tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor sapi bakalan maupun daging dari Australia sangat tinggi sehingga mereka menjadi negara tunggal pemasok daging maupun sapi ke Indonesia. Kondisi tersebut bisa sangat merugikan Indonesia jika suatu saat Australia terkena wabah penyakit yang menyerang ternak maka pasokan ke tanah air akan terganggu.

"Oleh karena itu kami ingin menghilangkan ketergantungan ini. Kami tidak ingin pasokan sapi hanya dari satu negara. Yang penting memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan Indonesia," katanya.

Muladno menjelaskan, ada 31 negara alternatif impor sapi yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan bebas penyakit sapi gila.

"Negara lain yang bisa jadi alternatif sumber impor ada 31 negara. Sebetulnya ada 64 negara tercatat OIE bebas penyakit PMK, tapi hanya 31 negara yang telah bebas PMK maupun sapi gila," tutur dia.

Terkait adanya ketentuan dalam UU 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyatakan impor sapi berdasarkan "country base" atau hanya boleh dari negara yang bebas PMK, Dirjen PKH menyatakan, pemerintah akan merevisi regulasi tersebut. Apalagi dalam UU No 41 dinyatakan impor sapi boleh dari negara-negara di dunia namun tetap dengan aturan-aturan yang disyarakat pemerintah agar tidak tertular penyakit ternak.

"Kita pertimbangkan selama ini impor ternak hanya bisa dari negara yang dinyatakan bebas PMK, diubah menjadi memperbolehkan dari zonasi bebas PMK meski negaranya belum bebas PMK," katanya.

Menanggapi kekuatiran berbagai kalangan jika impor sapi dari negara lain akan menularkan penyakit ternak, dia menyatakan, sapi-sapi dari negara yang tidak bebas PMK akan ditaruh di pulau-pulau khusus karantina. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pulau karantina sudah masuk ke biro hukum Kementerian Pertanian.


(AHL)