KPK Telusuri Indikasi TPK Wakatobi

- 15 Mei 2013 20:35 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, IR Hugua.

Hal itu menyusul adanya laporan dari Ketua DPRD Wakatobi Tahun 2004-2009 Daryono Moaen ke kantor KPK beberapa waktu lalu.

"Laporan tersebut akan terus ditelaah apakah ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi atau tidak," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Selasa (14/5).

Dalam laporan Daryono Moaen yang tertuang dalam Nomor laporan KPK : 2012-4-000035 dan  No: 2012-12-000190 terungkap sejumlah dugaan korupsi sang bupati yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Di antara kasus yang dilaporkan adalah penyalahgunaan Insetif Pajak dari Pemerintah Pusat pada TA 2006 sebesar  Rp1.694.506.24, Belanja Subsidi Penerbangan dari dana APBD Wakatobi pada 2009–2011 sebesar Rp9.422.994.000.

Indikasi korupsi lain terkait Proyek Pengadaan Kapal Ikan pada Tahun Anggaran 2007 dengan penunjukkan Bupati kepada keluarganya dengan anggaran Rp7 Miliar. 

Dari informasi yang ada, diketahui kapal tersebut tidak pernah dipakai oleh nelayan seperti tujuan semula, karena sebelum serah terima kepada nelayan kapal-kapal tersebut telah rusak.

Selain itu, pengadaan pipa untuk air minum sebesar Rp30 miliar yang dianggarkan pada dua APBD (APBD Kabupaten dan APBD Propinsi), serta tidak adanya pertanggungjawaban atas dana sharing PNPM yang setiap tahun mencapai Rp4 miliar.

Selain itu diketahui hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diberitahukan bahwa kasus kerugian daerah yang tercatat sampai dengan tanggal 30 September 2012 sebanyak 113 kasus senilai Rp29.391.888.605,15.

Dari 113 kasus tersebut, sebanyak 12 kasus senilai Rp1.881.686.088,75 telah dilunasi dan sebanyak 11 kasus senilai Rp4.093.913.612 telah  diangsur atau menyerahkan pertanggungjawaban.

Kerugian negara yang masih harus ditindaklanjuti penyelesaiannya sebanyak 101 kasus atau senilai Rp23.416.288.904,40 dengan rincian, informasi indikasi kerugian negara dari hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Wakatobi sebanyak 71 Kasus Senilai Rp560.465.637,00 dan 30 Kasus senilai Rp22.855.823.267,40. (Hafizd Mukti)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…