Pilkada Surabaya 2015

Koalisi Majapahit Duga Ada Desain Malapraktik Politik Nasional

Amaluddin    •    Selasa, 04 Aug 2015 13:48 WIB
pilkada serentak
Koalisi Majapahit Duga Ada Desain Malapraktik Politik Nasional
Deklarasi Koalisi Majapahit untuk Pilkada Surabaya, Metrotvnews.com/ Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Ketua Tim Kerja Koalisi Majapahit, AH Thony, prihatin dengan sikap Haris Purwoko mundur dari pencalonan wakil wali kota Surabaya, Jawa Timur. Apalagi sikap Haris itu dilakukan di menit-menit terakhir pendaftaran di KPU Surabaya.

Fenomena barter politik pun santer terdengar di balik sikap Haris yang berpasangan dengan bakal calon wali kota Surabaya Dhimom Abrar. Tony menilai pasangan Dhimom Abror dan Haris Purwoko itu sebagai korban desain malapraktik politik.

"Saya prihatin mengapa harus ada istilah barter politik yang ini jelas mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi," ujar politikus Partai Gerindra itu, Senin (3/8/2015).

Fenomena itu, kata Thony, mengemuka di beberapa daerah di Jawa Timur. Beberapa partai juga menjadi korban seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.

Aturan pilkada yang seharusnya diimplementasikan, justru bisa dengan mudah diubah jika dianggap merugikan kelompok tertentu. Perubahan aturan itu didahului dengan memunculkan rekayasa politik.  

“Maka dari itu, saya menyebut PAN dan Demokrat di Surabaya hanya jadi korban malapraktik politik. Padahal sebelumnya komunikasi enam parpol internal Koalisi Majapahit sangat baik di Surabaya. Entah tiba-tiba begitu cepat dua partai itu (PAN dan Demokrat) menjauh dan puncaknya mau mencalonkan," jelasnya.

Istilah barter politik muncul antara Pilkada Pacitan dan Surabaya. Pilkada di Pacitan memunculkan satu pasangan petahana dari Partai Demokrat. Lalu PDI Perjuangan pun harus memunculkan calon dan memenangkan petahana.

Sebaliknya di Surabaya, PDI Perjuangan mengusung calon petahana. Artinya Demokrat juga harus memunculkan calon untuk memuluskan petahana di Surabaya.

Lalu mengapa Koalisi Majapahit tak ikut mendaftar? Thony mengatakan partai koalisi masih memiliki banyak kelemahan. Koalisi masih membutuhkan kekuatan bersama untuk melawan petahana yang nyata-nyata secara fakta politik sudah kuat.
 
“Dari kursi saja kita tidak cukup. Lalu, rekomendasi dari DPP masing-masing parpol kita belum mendapatkan. Itu semua masih bisa dikomunikasikan dengan baik, kita kerja bersama. Jika kita kuat maka kita akan mampu menghasilkan calon yang kuat," tuntasnya.


(RRN)