Polemik BPJS Kesehatan, OJK: Tidak Ada Kosa Kata 'Haram' dalam Ijtima MUI

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 04 Aug 2015 15:25 WIB
bpjs kesehatan
Polemik BPJS Kesehatan, OJK: Tidak Ada Kosa Kata 'Haram' dalam Ijtima MUI
Pertemuan lembaga-lembaga terkait soal BPJS Kesehatan di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan, Selasa (4/7/2015). Foto: M Rodhi Aulia/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani menuturkan pihaknya mengumpulkan pihak terkait untuk membahas polemik BPJS kesehatan. MUI adalah salah satu pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut. 

Dalam pertemuan yang digelar tadi pagi itu, kata Firdaus, terungkap bahwa tidak ada kosa kata 'haram' dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. 

"Dalam rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan tidak ada kosa kata 'haram'," kata Firdaus dalam konferensi pers di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).

Firdaus mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya membentuk tim bersama untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait putusan dan rekomendasi MUI tersebut. Di antaranya untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin menggunakan BPJS Kesehatan sesuai syariah Islam.

Anggota Komisi Fatwa MUI Jaih Mubarak mengakui dalam ijtima yang dihasilkan pihaknya tidak menggunakan kosa kata 'haram'. Di situ hanya disebut BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

"Karena masih terkandung gharar, maisir dan riba. Kalau suatu waktu tiga halnya dihilangkan, maka dengan sendirinya sesuai syariah," kata Jaih.

Dari penelusuran, gharar adalah mengandung unsur penipuan. Sementara maisir adalah mendapat keuntungan tanpa bekerja dan riba adalah tambahan yang tak diketahui asal usulnya. 

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris memastikan, pihaknya menampung aspirasi masyarakat yang ingin BPJS sesuai syariah. Menurutnya, terbuka peluang pemisahan BPJS Konvesional dan BPJS Syariah.

"Tentu tidak semua sesuai syariah, karena kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, hal ini perlu kajian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada. Kita butuh waktu," ungkap Fahmi.

Hari ini OJK mengumpulkan sejumlah instansi terkait. Instansi itu adalah BPJS Kesehatan, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.


(KRI)