Presiden Diminta Tak Mudah Keluarkan Perppu

Al Abrar    •    Selasa, 04 Aug 2015 17:28 WIB
pilkada serentak
Presiden Diminta Tak Mudah Keluarkan Perppu
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Foto: Antara/Agus)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden diminta tidak mengobral peraturan pemerintah penganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi masalah Pilkada serentak yang hanya mempunyai satu pasangan calon di beberapa daerah.
 
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perppu sewajarnya untuk masalah yang bersifat genting dan memaksa. Penerbitan perppu tidak tepat untuk Pilkada serentak, karena dari 269 daerah hanya 7 yang bakal molor hingga 2017.
 
"Apakah keadaan genting dan memaksa? Apa tepat obral perppu?" kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
 
Menurutnya, UU Pilkada perlu dibenahi agar Pilkada 2017 dapat berjalan lebih baik. "Saya belum sependapat dengan perppu. Kita harus cari alternatif lain, karena perppu bukan sembarangan,” ujarnya.
 
Ia meminta publik tidak membebankan semua masalah pada Presiden. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, Pilkada serentak adalah tanggung jawab partai politik. “Ini tanggung jawab kita-kita, masa dibebankan kepada presiden, nanti kalau DPR tidak setuju gimana? Kan jadi panjang urusannya," katanya.
 
Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil rapat pleno yang memverifikasi tahap akhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2015.
 
Berdasarkan Putusan KPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang memiliki satu pasangan calon, maka Pilkada di daerah tersebut harus ditunda hingga pelaksanaan Pilkada serentak periode berikutnya.
 
Berikut daftar 7 daerah yang resmi ditunda pelaksanaannya:
 
1. Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat.
 
2. Kabupaten Blitar di Jawa Timur.
 
3. Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat.
 
4. Kota Samarinda di Kalimantan Timur.
 
5. Kabupaten Timor Tengah Utara. di Nusa Tenggara Timur.
 
6. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
 
7. Kota Surabaya, Jawa Timur.


(FZN)