Baru 35 Persen Polisi Polda Metro Laporkan Harta Kekayaan

Renatha Swasty    •    Selasa, 04 Aug 2015 17:33 WIB
polri
Baru 35 Persen Polisi Polda Metro Laporkan Harta Kekayaan
Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Didit Prabowo dan Direktur LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa, Selasa (4/8/2015). Foto: Renatha Swasty/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Data menyebutkan baru 35 persen pejabat polisi di Polda Metro Jaya yang melaporkan harta kekayaannya ke Irwasda. Padahal, Kapolda Metro Jaya mewajibkan 1.307 jajarannya untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

"Hasilnya masih belum optimal, dari target yang sekitar 1.000 lebih orang, baru 35 persen total tercapai," kata Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kombes Didit Prabowo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Didit mengungkapkan mereka yang wajib melapor LHKPN dari surat edaran yang diteken Kapolda adalah pamen Polri, penyidik berpangkat perwira, pengemban fungsi keuangan, dan para satuan kerja. Totalnya berjumlah 1.307 orang.

Hingga kini, baru 467 orang yang sudah memperbaharui laporan harta kekayaannya. Sementara 111 orang lain belum mengupadate. Dan tercatat 729 anggota belum pernah melapor LHKPN-nya.

Didit membeberkan, bagi pelapor LHKPN, mereka yang memiliki jabatan dan diatur dalam undang-undang harus melapor pada KPK. Sementara yang tidak diatur dalam undang-undang harus melapor LHKPN pada Irwasda.

Untuk mengoptimalkan penyerahan LHKPN itu, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasam Korupsi. Hal ini dilakukan agar tingkat kepatuhan dalam melapor harta kekayaan dapat meningkat dan tata kelola di Polda Metro makin baik.

"Kita upayakan, kita dorong kalau kita bisa mempertanggungjawabkan kekayaan kita dari sebelum menjabat, selama menjabat," kata Direktur LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa.

Pelaporan LHKPN ini, lanjut Didit, harus dipatuhi. Sebab pihaknya bakal menjatuhkan sanksi bagi mereka yang tidak melapor harta kekayaannya.

"Tiga bulan paling lambat untuk pejabat-pejabat wajib mengisi itu. Kalau dia tidak mengisi sudah tenggat waktu tiga bulan, maka yang bersangkutan diberikan surat teguran sekali. Tenggat waktu teguran itu 14 hari, 14 hari belum juga kirim, teguran kedua. Setelah teguran kedua, tidak mengisi juga nah nanti baru kena sanksi disiplin," kata Didit.

Adapun sanksi disiplin yang bakal dikenakan antara lain dibebaskan dari jabatan, sehingga tidak menjabat pada jabatan strategis, sanksi tunda kenaikan pangkat periode tertentu dan lainnya.


(KRI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

17 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA