Istana: Pasal Penghinaan Presiden Berbeda dengan yang Diputus MK

Desi Angriani    •    Selasa, 04 Aug 2015 18:16 WIB
ruu kuhp
Istana: Pasal Penghinaan Presiden Berbeda dengan yang Diputus MK
Anggota Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.--Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Istana menegaskan pasal penghinaan presiden yang diusulkan kembali oleh pemerintahan Jokowi berbeda dengan pasal yang sudah digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasal-pasal yang diusulkan itu berbeda dengan yang diputus MK," ucap anggota Tim Komunikasi Teten Masduki di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurutnya, Pasal 263 RUU KUHP yang disodorkan ke DPR pada 5 Juni 2015 lalu, berisi perlindungan terhadap para pengkritik kebijakan pemerintah. Mereka akan terlindungi dari pasal karet dalam KUHP tersebut.

"Nah kalau yang di RUU yang baru itu pasalnya lebih jelas, supaya tadi misalnya mereka yang melakukan kontrol terhadap pemerintah demi kepentingan umum tidak dikenakan pidana. Tapi kalau penghinaan misalnya, fitnah, itu bisa dikenakan," beber Teten.

Sementara kata dia, pasal yang tertera di KHUP saat ini bisa disalahinterpretasikan. Hal itu tergantung dengan penegak hukum.

"Kalau sekarang yang di KUHP itu pasal karet, siapa pun bisa dikenakan tergantung interpretasi penegak hukum," pungkas pegiat antikorupsi itu.

Pemerintah mengusulkan Pasal 263 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR. Salah satu pasal yang diusulkan adalah mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 263 ayat (1) berbunyi, "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Sementara Pasal 263 ayat (2) dijelaskan bahwa perbuatan barusan dikecualikan apabila perbuatan itu merupakan penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Adapun Pasal Penghinaan Presiden sudah pernah digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK) 2006. Yaitu Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP.


(MBM)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA