Mendagri Beri Sinyal Perppu Calon Tunggal Segera Terbit

Erandhi Hutomo Saputra    •    Selasa, 04 Aug 2015 19:32 WIB
pilkada serentak
Mendagri Beri Sinyal Perppu Calon Tunggal Segera Terbit
Tjahjo Kumolo. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sinyal pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk mengatasi persoalan calon tunggal di beberapa daerah pada pilkada serentak tahun ini. 

Bahkan, kata Tjahjo, perppu bisa saja terbit pekan ini. Perppu tersebut juga untuk mengantisipasi adanya potensi calon tunggal di lebih dari 80 daerah yang hanya diikuti dua pasangan calon. Sehingga rentan bagi salah satu calon untuk terpental pada saat tahapan verifikasi. 

Jika satu calon gagal lolos tahapan verifikasi, artinya yang ikut pilkada hanya satu pasangan calon. Pilkada di daerah-daerah itu juga bisa diundur. 

"Saya kira bisa (pekan ini). Karena yang 80-an lebih daerah yang cuma dua pasang itu masih punya risiko. Kalau persyaratannya tidak lengkap. Minggu ini apapun entah perppu atau opsi lain, Presiden yang menentukan. Kita hanya persiapkan bahannya," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Tjahjo kembali menegaskan hak politik calon tunggal dalam pilkada serentak tidak boleh diabaikan. Pasalnya, jika penundaan pilkada sebagai konsekuensi tidak adanya dua pasangan calon, maka hal tersebut juga tidak menjamin pada tahun 2017 ada penantang. Untuk itu, perppu menjadi opsi utama guna mengakomomodasi calon tunggal sehingga pilkada serentak di 269 daerah tidak terganggu.

"Kalau ini ditunda sampai 2017, siapa yang menjamin nanti akan muncul dua pasang calon. Kasian seperti Ibu Risma (Tri Rismaharini) itu sudah populer, dikehendaki masyarakat, surveinya bagus tapi karena tidak punya lawan makanya mundur mendadak kan tidak fair," ungkapnya.

Terkait mekanisme pemilihan, lanjut Tjahjo, dalam perppu tersebut paling memungkinkan yakni dengan penggunaan bumbung kosong. Jika ada pasangan yang kalah dalam skema ini, Kemendagri akan menunjuk Plt dan menunda pilkada tersebut hingga 2017.

"Kalau di pilkades melawan bumbung kosong. Tapi kami tidak setuju ketika otomatis dilantik. Itu tidak fair. Kami lebih memilih yang secara demokratis yakni pakai bumbung kosong," ucapnya.


(KRI)