PP Baru, Ditjen Imigrasi Hanya Urus Izin Tinggal

- 16 Mei 2013 17:00 wib
Schapelle Corby -- REUTERS/Bagus Othman
Schapelle Corby -- REUTERS/Bagus Othman

Metrotvnews.com, Jakarta: Terbitnya Peraturan Imigrasi baru yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April lalu, dikhawatirkan membuka jalan bagi terpidana kasus narkoba Schapelle Corby untuk bebas.

Pasalnya, PP itu tidak mewajibkan warga negara asing (WNA) yang tersangkut hukum untuk memiliki izin tinggal. Dalam PP disebut pengecualian untuk orang asing yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penuntutan, pidana penjara di kejaksaan atau lembaga pemasyarakatan.

Pihak imigrasi yang bekaitan dengan izin tinggal mengaku hanya mengurusi sebatas perizinan tinggal.

"Siapa subyek (WNA terhukum) yang diberikan cuti mengunjungi keluarga, asimilasi atau pembebasan bersyarat itu kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan pengawasan ada di Ditjen Lembaga Pemasyarakatan," ujar Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heryanto, di Jakarta, Kamis (16/5).

Menurutnya, mengapa WNA terkait kasus hukum diberikan hak tersebut hanya pihak Ditjen Lembaga Pemasyarakatan yang mengetahui, termasuk apa saja syarat yang harus dipenuhi sehingga diberikan cuti, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Sementara surat keterangan terhadap pemberian cuti, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat tersebut dikatakan Heryanto sesuai dengan Pasal 48 angka 5 yang tertera dalam peraturan resmi.

"Imigrasi hanya sebatas perizinan. Memang UU mengatur itu. WNA yang menjalani masa tahanan di kejaksaan dan pengadilan tidak wajib memiliki izin tinggal. Di luar itu, kewenangan institusi lain," tutupnya.

()

POLITIK
PERISTIWA
INTERNASIONAL
DAERAH

Mata Najwa: Melawan Arus

02 September 2014 21:09 wib

Mata Najwa: Perbedaan pendapat merupakan hal yang umum terjadi dan dijamin kebebasannya dalam UU negara. Namun ternyata di negara demokratis ini, perbedaan pendapat dan pandangan justru sulit diterima di sejumlah partai politik.  Sejumlah anggota yang memilih untuk melawan arus, harus menghadapi resiko menerima sanksi.  Reformasi dalam partai politik pun seakan tak berbunyi. Sebagai pilar demokrasi, partai politik malah jadi sumber masalah. Kaderisasi tak berjalan, hanya mencari kawan yang sepaham, sementara idealism tak lagi diusung ke depan.   Namun sikap para politikus pun harus ditelaah.  Apakah keberpihakan mereka memang sungguh mengikuti hati nurani, mendengar suara rakyat dan idealisme atau hanya membungkus sikap pragmatis. Mata Najwa mengundang politikus senior Lily Wahid yang pernah membuat gebrakan di PKB. Lily melawan kebijakan partai saat duduk di kursi DPR, menggugat kasus Century dan mengusung hak angket mafia pajak. Serta Yusuf Supendi yang terus mengkritisi ketidak-adilan elit partai yang didirikannya, PKS. Dari jalur politik terkini, hadir pula sebagai narasumber politikus partai Demokrat, Ruhut Sitompul, politikus partai Gerindra, Harris Indra dan politikus partai Golkar, Nusron Wahid. Ketiganya menghadapi situasi yang berbeda-beda, meski sama-sama melawan arus kebijakan partainya dengan mendukung Jokowi. Pengamat politik, Yunarto Wijaya juga hadir untuk memberikan gambaran mengenai kondisi partai politik Indonesia saat ini.  Saksikan selengkapnya hanya di Mata Najwa, Rabu 3 September 2014 pukul 20:05 WIB di Metro TV.