PP Baru, Ditjen Imigrasi Hanya Urus Izin Tinggal

- 16 Mei 2013 17:00 wib
Schapelle Corby -- REUTERS/Bagus Othman
Schapelle Corby -- REUTERS/Bagus Othman

Metrotvnews.com, Jakarta: Terbitnya Peraturan Imigrasi baru yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April lalu, dikhawatirkan membuka jalan bagi terpidana kasus narkoba Schapelle Corby untuk bebas.

Pasalnya, PP itu tidak mewajibkan warga negara asing (WNA) yang tersangkut hukum untuk memiliki izin tinggal. Dalam PP disebut pengecualian untuk orang asing yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penuntutan, pidana penjara di kejaksaan atau lembaga pemasyarakatan.

Pihak imigrasi yang bekaitan dengan izin tinggal mengaku hanya mengurusi sebatas perizinan tinggal.

"Siapa subyek (WNA terhukum) yang diberikan cuti mengunjungi keluarga, asimilasi atau pembebasan bersyarat itu kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan pengawasan ada di Ditjen Lembaga Pemasyarakatan," ujar Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heryanto, di Jakarta, Kamis (16/5).

Menurutnya, mengapa WNA terkait kasus hukum diberikan hak tersebut hanya pihak Ditjen Lembaga Pemasyarakatan yang mengetahui, termasuk apa saja syarat yang harus dipenuhi sehingga diberikan cuti, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Sementara surat keterangan terhadap pemberian cuti, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat tersebut dikatakan Heryanto sesuai dengan Pasal 48 angka 5 yang tertera dalam peraturan resmi.

"Imigrasi hanya sebatas perizinan. Memang UU mengatur itu. WNA yang menjalani masa tahanan di kejaksaan dan pengadilan tidak wajib memiliki izin tinggal. Di luar itu, kewenangan institusi lain," tutupnya.

()

POLITIK
METRO

Mata Najwa: Bukan Polisi Tidur (6)

16 Juli 2014 21:37 wib

Mata Najwa, Rabu (16/07/2014): di Mata Najwa kali ini dengan tema 'Bukan Polisi Tidur', hadir di Mata Najwa yaitu Penyidik Dit Intelijen BNN, AKBP Theresia Mastil.