Soal Calon Tunggal, Jimly: Keadaan Genting, Perppu Patut Dikeluarkan

Desi Angriani    •    Selasa, 04 Aug 2015 21:31 WIB
pilkada serentak
Soal Calon Tunggal, Jimly: Keadaan Genting, Perppu Patut Dikeluarkan
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie/MI/Atet Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mendesak penerbitan Perppu terkait calon tunggal dalam pilkada 2015. Menurutnya, kebijakan itu patut diambil agar penyelenggaran pilkada serentak berjalan sesuai jadwal.

"Keadaan sudah genting dan memaksa. Maka patut dikeluarkan Perppu," ujar Jimly seusai bertemu Presiden di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Jimly, baik pemerintah maupun KPU tak punya alternatif lain. Sebab, KPU tidak bisa merubah begitu saja peraturan yang sudah ia buat. Jika dirubah atas kehendak Presiden maka KPU dinilai tidak lagi independen. Sementara, perppu merupakan fasilitas konstitusional yang dapat digunakan kepala negara atas persoalan yang tak kunjung usai.

"Apa KPU mengubah aturannya dia sendiri yang sudah dilaksanakan. Lalu kemudian atas desakan presiden, kalau begitu orang akan menuduh berarti KPU tunduk atas kemauan Presiden. Tapi kalau Perppu memang fasilitas konstitusional untuk memberi solusi yang tidak bisa diselesaikan," jelas dia.

Oleh sebab itu, Jimly yakin semua partai sepakat dengan penerbitan perppu calon tunggal. Sebab penundaan pilkada serentak hanya akan merugikan masyarakat.

"Tidak ada alasan mereka (partai) menolak jika Pilkada dilaksanakan tetap tahun 2015, tidak ditunda. Ditunda akan membuat masalah dan kemudian hak rakyat diberangus," pungkas dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengumpulkan Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie untuk membahas kemungkinan perppu calon tunggal bagi tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak.

"Akan dibahas untuk menentukan apakah perlu Perppu atau tidak. Nanti sore," ujar Jokowi seusai me-launching 'Teras BRI Kapal' di Pelabuhan Kaliadem, Muara Karang, Jakarta.

Adapun 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Yaitu, Kabupaten Tasikmalaya di  Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur.


(OJE)