Demokrasi Sesuka Hati

   •    Rabu, 05 Aug 2015 06:05 WIB
pilkada serentak
Demokrasi Sesuka Hati

SEBAGAI pilihan jalan politik bangsa, demokrasi sudah seharusnya ditempatkan pada posisi mulia. Ia mesti dijalankan dengan serius sehingga dapat membuahkan hasil bagi rakyat, bangsa, dan negara. Betul bahwa demokrasi menjamin kebebasan, tetapi bukan berarti dengan demokrasi bisa seenak hati.

Benar bahwa demokrasi memberikan ruang luas bagi optimalisasi hak politik seseorang, tetapi bukan berarti dengan demokrasi seseorang bisa seenaknya menggunakan hak politik itu. Demokrasi pantang dijalankan dengan suka-suka, tetapi harus dilakukan dengan penuh martabat. Sayangnya, sesuatu yang ideal itu belum sepenuhnya terealisasi di negeri ini.

Di Republik ini, demokrasi bahkan tak jarang dibajak menjadi drama politik yang konyol. Contoh teranyar tampak pada proses pemilihan kepala daerah serentak 2015. Setidaknya ada dua daerah yang menyuguhkan dagelan politik yang tak lucu, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di kedua wilayah itu demokrasi dicemari dengan perilaku sesuka hati.

Di Surabaya, calon wakil wali kota Haries Purwoko membuat kegaduhan karena menghilang dari KPU beberapa saat setelah mendaftar pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran, Senin (3/7). Ia membuat pasangannya, calon wali kota Dhimam Abrar, partai pengusung yaitu Demokrat dan PAN, serta puluhan pendukungnya kalang kabut.

Haries yang awalnya yakin berkontestasi di pilkada tiba-tiba berubah sikap. Dengan dalih karena keluarga dan dirinya risih dicap sebagai calon boneka, Haries hengkang tatkala KPU Surabaya memverifikasi berkas-berkas persyaratan, padahal ia belum memberikan tanda tangan. Ia pergi dan tak kembali sampai batas waktu yang ditentukan.

Akibatnya, pendaftaran Dhimam-Haries dinyatakan tak sah dan Surabaya hanya punya calon tunggal, yakni Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Setali tiga uang dengan pilkada di Pacitan, yang akhirnya hanya memiliki satu calon, yakni Indartato-Yudi Sumbogo.

Pasangan Suyato-Effendi Budi Wirawan gagal memenuhi syarat karena Effendi, sang calon wakil bupati, tak menampakkan batang hidungnya di KPU setempat hingga masa perpanjangan pendaftaran berakhir.  Dua dari lima ketua dan sekretaris partai pengusung juga tak hadir.

Apa yang dilakukan para aktor politik itu bentuk penistaan terhadap demokrasi. Mereka menganggap demokrasi sebagai barang mainan yang dapat dipermainkan seenak hati. Itu sekaligus membuat proses pilkada serentak ternoda.

Kian jelas betapa pragmatisme membius para pelaku demokrasi sehingga mereka tak risih mempermainkan demokrasi. Karena itu, harus ada sanksi tegas, misalnya bagi parpol yang telah mencalonkan seseorang, tetapi tak hadir dalam pendaftaran sang calon.

Partai yang tak mengusung calon semestinya juga diganjar hukuman politik, umpamanya dilarang mencalonkan pada pilkada berikutnya. Pun calon kepala daerah yang seenaknya memainkan demokrasi, jangan diberi peluang maju lagi. Dengan alasan apa pun, demokrasi tak boleh diperlakukan sesuka hati.