Komnas HAM: Empat Indikasi Pelanggaran HAM di Waduk Pluit

- 16 Mei 2013 20:29 wib
MI/Immanuel Antonius
MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengendus indikasi pelanggaran HAM terkait penggusuran warga yang bermukim di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Setidaknya ada empat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, mengatakan pelanggaran pertama yang dilakukan Pemprov adalah pelanggaran atas hak informasi warga. Komnas menilai Pemprov DKI Jakarta tidak pernah berkomunikasi dengan warga terkait rencana penggusuran.

"Yang dituntut warga adalah penjelasan penggusuran untuk apa? Apa kepentingan publik atau swasta. Mulai dari RT sampai lurah tidak bisa beri penjelasan sehingga warga keberatan dengan penggusuran yang tidak jelas peruntukannya," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Latuharary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Selain itu, Pemprov melanggar hak atas rasa aman. Warga Waduk Pluit mengaku kerap mendapat intimidasi dari orang yang tak dikenal agar mau pindah dari waduk yang luasnya tinggal 60 hektare tersebut.

"Ketiga pelanggaran atas hak kesejahteraan. Kalau ada pembangunan harusnya tidak miskinkan warga," kata Siti.

Sementara pelanggaran keempat adalah merampas hak tempat tinggal warga. "Masyarakat yang digusur seharusnya dapat pengganti yang meningkatkan kesejahteraan bukan memiskinkan," tandasnya.

Dia menuturkan hanya 30 kepala keluarga yang mendapat fasilitas rumah susun. Padahal jumlah kepala keluarga di wilayah itu mencapai 200 kepala keluarga.

()

Bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. -- Surya Perkasa

Teka-Teki Deklarasi Cawapres Jokowi

24 April 2014 21:51 wib

JOKOWI suguhkan teka-teki tentang cawapresnya.