Polemik Calon Tunggal

KPU: Perlu Undang-Undang untuk Sanksi Parpol

Al Abrar    •    Rabu, 05 Aug 2015 15:02 WIB
pilkada serentak
KPU: Perlu Undang-Undang untuk Sanksi Parpol
Ilustrasi--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai politik (parpol) yang tidak mengusung kader menjadi bakal calon kepala daerah disayangkan sejumlah pihak. Saat ini belum ada aturan yang mengatur mekanisme pemberian sanksi kepada parpol.

"Harus dilakukan telaah mendalam tentang beberapa pandangan, apakah betul ini hak konstitusional parpol. Jika itu hak, maka apakah penggunaan hak itu harus penuh tanggungjawab. Jika hak itu tidak dilakukan, apa implikasi terhadap tatanan masyarakat di daerah setempat," tanya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

Kemudian, lanjut dia, jika nantinya sudah dibuat undang-undang tak menutup kemungkinan akan dijatuhkan sanksi administratif buat parpol. "Bisa diformulasikan satu sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Misalnya tidak boleh mengikuti pilkada berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan partai politik yang tidak mengusung kader menjadi bakal calon kepala daerah. Padahal, salah satu tugas partai politik adalah menyiapkan calon pemimpin.

Pemilihan kepala daerah di tujuh daerah terancam batal digelar pada 9 Desember tahun ini. Karena di daerah itu hanya ada satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar.

Belajar dari kasus tersebut, Tjahjo menyatakan pemerintah tengah mengkaji ulang undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Khususnya soal penetapan sanksi terhadap partai politik yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah.


(YDH)