Kalau Merasa Dihina, Presiden Bisa Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik

Surya Perkasa    •    Rabu, 05 Aug 2015 15:03 WIB
ruu kuhp
Kalau Merasa Dihina, Presiden Bisa Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden tidak perlu. Bila dihina atau nama baiknya dicemarkan, presiden atau wakil presiden bisa melapor dengan pasal pencemaran nama baik.

"Sebagai presiden, siapapun yang jadi presiden hak hukumnya tidak hilang. Kalau dihina bisa melapor tapi sebagai pribadi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Presiden atau wakil presiden dapat menentukan suara mana yang masuk dalam kategori kritik dan mana yang menghina. Cara ini dinilai lebih baik ketimbang menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden.

Arsul mengatakan, pasal pencemaran nama baik berbeda dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bisa menggerakkan penegak hukum bila ada rakyat yang dinilai mengeluarkan pernyataan yang menghina presiden.

"Kalau penegak hukum melihat perbuatan orang itu secara fisik maupun melalui media sosial menghina presiden dan wapres maka langsung dipidanakan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar PPP Surabaya ini.

Menurutnya, delik aduan pencemaran nama baik bisa sebagai jalan tengah. Dia yakin pasal yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 tak masuk dalam KUHP, terlebih Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak membutuhkan itu.


(TRK)