Menkum HAM Minta Pasal Penghinaan Berlaku untuk Semua Pejabat

Roni Kurniawan    •    Rabu, 05 Aug 2015 15:33 WIB
Menkum HAM Minta Pasal Penghinaan Berlaku untuk Semua Pejabat
Foto: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat meninjau kegiatan belajar di LPAS Sukamiskin, Jawa Barat/MTVN_Roni Kurniawan

Metrotvnews.com, Bandung: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berkukuh menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yassona minta pasal penghinaan itu berlaku juga bagi pejabat lainnya.

Yasona menilai, pasal penghinaan ini sebaiknya dimasukkan dalam RUU KUHP guna menjaga kewibawaan pemimpin negara. Pasal itu juga berlaku bagi pejabat lainnya untuk melindungi dari penghinaan yang kerap terjadi di media sosial.

"Pasal itu sudah ada pada zaman SBY, sudah dimasukkan dan sudah dibahas di DPR. Perbedaannya, kalau dulu ketentuan itu sifatnya delik umum, kalau ada orang dirasa menghina presiden langsung ditangkap. Tapi sekarang tidak begitu, harus ada aduan dulu," kata Yohanna di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Jalan Arcamanik, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).

Yasonna mengatakan, pasal penghinaan itu juga untuk menjaga nama baik presiden dan pejabat lainnya. UU tidak ada pengecualian, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.

"Semua orang di mata hukum itu sama. Masak boleh menghina orang kecuali presiden? Enak aja lu. Kalau Anda menghina saya, sekarang juga saya bisa melaporkan. Begitu juga dengan Anda. Karena sekarang sudah berbeda. Sifatnya penting dan kita ini bangsa yang beradab. Bangsa yang berbudi," ujarnya.
(TTD)