Pasal Penghinaan Presiden Dianggap Hambat Demokrasi

Al Abrar    •    Rabu, 05 Aug 2015 17:02 WIB
ruu kuhp
Pasal Penghinaan Presiden Dianggap Hambat Demokrasi
Jimly Asshiddiqie--Metrotvnews.com/Al Abrar

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dinilai bakal menghambat demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Indonesia sudah tak membutuhkan pasal tersebut.

"Pasal penghinaan itu tidak perlu lagi. Itu menghambat demokrasi," kata kata Jimly di Gedung DKPP Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

MK, pada 2006, sudah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali menghidupkan pasal dinilai adalah kemunduran.

"Banyak yang menilai itu kemunduran, dan saya setuju dengan penilaian tersebut," paparnya.

Menurut Jimly, Indonesia banjir pujian ketika pasal itu dibekukan. MK menilai, pasal tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai Undang-undang Dasar 1945. "Kita dipuji, setelah menyatakan pasal tersebut inkonstitusinal, bahkan oleh PBB dan Human Right Report," ujar Jimly.

Bahkan, tambah Jimly yang juga Ketua DKPP ini, negara di Eropa sudah menanggalkan pasal karet itu sejak satu abad silam.

Pemerintah mengajukan revisi KUHP untuk disetujui DPR pada 5 Juni. Pada Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP itu, berbunyi aturan soal penghinaan presiden.

Bunyinya, "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV"


(YDH)