Penyidikan Korupsi di Persiba Dihentikan, Aktivis Antikorupsi Siap Menggugat

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 05 Aug 2015 17:48 WIB
liga indonesia
Penyidikan Korupsi di Persiba Dihentikan, Aktivis Antikorupsi Siap Menggugat
Aktivis Satunama, Valentina Sriwijayanti (kanan) menyerahkan salinan pakta integritas yang ditandatangani mantan Bupati Bantul, Indham Samawi kpeada pejabat Kejati DIY (Foto: MTVN/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kebijakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus korupsi dana hibah klub sepak bola Persiba Bantul, untuk tersangka Idham Samawi dan Edy Bowo Nurcahyo, Selasa 4 Agustus, mendapat kecaman keras dari aktivis antikorupsi. Bahkan, para aktivis tersebut akan mengajukan praperadilan terhadap kebijakan itu.

Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan, pihaknya bersama gerakan antikorupsi di Yogyakarta telah melakukan koordinasi. "Hasil koordinasi gerakan anti korupsi Yogyakarta akan ajukan gugatan praperadilan atas SP3 tersebut," ujar Tri kepada Metrotvnews.com, Rabu (5/8/2015).

(BACA: Aktivis Antikorupsi Desak Kejati DIY Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Persiba)

Menurutnya, kebijakan SP3 bagi para tersangka korupsi itu menjadi kabar buruk bagi pemberantasan korupsi di Yogyakarta dan Indonesia. Terlebih, Jaksa Agung pernah memerintahkan aparatnya menghilangkan sinisme hukum di masyarakat.

"Soal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) malah makin memperkuat sinisme hukum itu. Hukum tajam bagi petani tapi tumpul dalam kasus hibah KONI Bantul 2011 yang tersangkanya ketua DPP partai penguasa," katanya.

Ia juga menganggap, Kejati telah menjilat ludah sendiri lantaran pada medio 30 Juni 2015 lalu, mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa kelanjutan proses hukum tersangka Idham dan Edy menunggu vonis dua tersangka lain yang masih dalam proses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Dahono dan Maryani.

"Wajar apabila publik bertanya, ada apa dengan Kajati yang 15 Agustus 2015 akan pensiun tapi malah keluarkan keputusan kontroversial, SP3," tuturnya.

Sebelumnya, pihak Kejati DIY berdalih kebijakan mengeluarkan SP3 ini karena penyelidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup terhadap terhadap dua tersangka itu. Termasuk dalam proses persidangan dua tersangka lain.

"Tapi jika nanti ada fakta baru, kita akan buka kembali kasus ini," kata Kepala Kejati DIY, I Gede Sudiatmadja, Selasa (4/8/2015).


(ACF)