Serikat Pekerja JICT Mengadu ke PDIP

Antara    •    Rabu, 05 Aug 2015 18:06 WIB
pdip
Serikat Pekerja JICT Mengadu ke PDIP
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto--Metrotvnews.com/Hardiat Dani Satria

Metrotvnews.com, Jakarta: Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadu ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini terkait persoalan perpanjangan konsesi JICT yang dinilai tidak transparan.

"Atas dasar keberatan serikat pekerja tersebut, pemerintah sebaiknya mendengarkan. Terlebih para serikat pekerja menyerukan idealisme yang sejalan Nawacita," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dia meminta pemerintah menyikapinya serius terkait masalah yang diadukan oleh serikat pekerja tersebut. Serikat pekerja PT JICT menuntut pembatalan perpanjangan konsesi karena nilai kontrak jauh lebih rendah dari kontrak periode pertama, dan ada persetujuan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Bagi PDIP, kata Hasto, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Ini tidak bisa hanya dilihat secara ekonomi semata. Terlebih kapasitas JICT yang telah meningkat pesat dari 1.4 juta TEUS menjadi 2.4 juta TEUS.

"Dengan demikian, sebaiknya perpanjangan konsesi JICT tersebut ditunda dulu, dan memberi kesempatan untuk dilakukan audit yang lebih mendalam," terangnya.

PDIP berharap agar dialog dapat dilakukan untuk memperkuat kedaulatan negara di "gerbang perekonomian" Indonesia tersebut.

Selain itu, kata dia, Menteri BUMN sebaiknya juga mengambil inisiatif dan menyelesaikan masalah tersebut dan menjelaskan ke publik terhadap persetujuan perpanjangan konsesi.

"Menjadi tanggung jawab Menteri BUMN untuk melaksanakan Nawacita, dan mendorong pengelolaan JICT oleh putra-putri bangsa daripada menyerahkan ke pihak lain. Lebih-lebih nilai kontrak konsesi dipandang terlalu rendah," lanjut Hasto.

Ketua Umum Serikat Pekerja PT JICT Nova Sofyan Hakim meminta cara-cara yang dilakukan oleh Dirut Pelindo yang lebih mengedepankan cara-cara intimidatif dengan ancaman pemecatan dan lain-lain harus diakhiri.

"Dirut Pelindo boleh saja berlindung di balik prosedur atau merasa kuat karena dukungan menteri tertentu, namun upaya tersebut dipastikan tidak berhasil," ungkapnya.


(YDH)