KPK Hadirkan Novel Baswedan Sebagai Saksi di Praperadilan Bupati Morotai

Deny Irwanto    •    Kamis, 06 Aug 2015 11:56 WIB
praperadilan
KPK Hadirkan Novel Baswedan Sebagai Saksi di Praperadilan Bupati Morotai
Bupati Morotai Rusli Sibua dikawal petugas KPK ketika dijemput paksa menuju Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam agenda kali ini, pihak KPK menghadirkan dua orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli. Salah satu saksi fakta yang dihadirkan adalah penyidik KPK Novel Baswedan.

"Bisa jadi dipandang perlu memberi keterangan, karena kan yang dipermasalahkan di sini adalah penyidik ya. Kalau dipandang perlu saya siap," kata Novel sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (6/8/2015).

Terkait tudingan tidak sahnya penyidik berstatus tersangka dalam melakukan penyidikan, Novel menuturkan, itu bukan larangan di KPK. Novel mengatakan, sah tidaknya penyidik berstatus tersangka sebagai saksi diserahkan kepada pengadilan.

"Selalu kan mereka punya asumsi begitu, tapi kita lihat saja hasil sidangnya. Menurut saya segala persidangan itu harus mematuhi aturan tertera. KPK tidak melihat adanya peraturan itu (yang melarang penyidik tersangka melakukan penyidikan)," tandasnya.

Pantauan di lokasi, sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan persidangan dipimpin Hakim tunggal Martin Ponto Bidara.

Kasus yang menyeret Rusli ini terkait kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Morotai di MK.

Surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015. Dia disangkakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim Konstitusi dengan tujuan mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK tahun 2011.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon yang dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin kemudian menghubungi Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni, Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(MBM)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

4 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA