Penghinaan Presiden vs ABS

   •    Kamis, 06 Aug 2015 12:45 WIB
jokowi
Penghinaan Presiden vs ABS
Presiden Jokowi dan Ny. Iriana menerima Mursida (kedua kiri), ibunda Muhammad Arsyad, tertuduh penghinaan presiden melalui media sosial. Di dalam pertemuan di di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu, (1/11/2014), Mursida memohon anaknya dimaafkan. ANTARA FOTO/

Zaenal A Budiyono, Msi, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Jakarta & Ketua Bidang Politik Ikatan Alumni Ilmu Politik (IKAPOL) IISIP Jakarta.


Rencana pemerintah untuk memasukkan kembali pasal penghinaan presiden yang pernah dibatalkan MK pada tahun 2006 merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. 

Kita tahu perjuangan mahasiswa sejak era 1970-an sampai 1998 melawan tirani Orde Baru, salah satu yang ditentang keras adalah absolutisme kekuasaan presiden. Hal ini terlihat dari begitu kuatnya rejim, sehingga sangat anti-kritik dari luar. 

Setelah Orde Baru tumbang, perlahan terjadi rasionalitas publik dalam melihat kekuasaan. Lembaga kepresidenan tak lagi dianggap menakutkan seperti dulu dan publik bisa memberikan masukan, dari yang sifatnya kritik biasa sampai tekanan politik. 

Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yaitu check and balances. Yang menjadi penyeimbang kekuasaan bukan hanya legislatif dan partai politik, melainkan juga organisasi masyarakat, bahkan individu. Inilah 'kemewahan' yang rakyat nikmati 17 tahun sejak reformasi. 

Bahwa ada kritik dan masukan yang terlalu keras sehingga membuat telinga kekuasaan panas, itu adalah bagian dari dinamika politik menuju konsolidasi demokrasi. Dengan berjalannya waktu, kegaduhan berlebih akan tertata seiring dengan pelaksanaan demokrasi yang makin berkualitas. 

Di AS dan Eropa, demokrasi berjalan bebas hampir 100 persen, tapi warga tidak menunjukkan kegaduhan yang tak perlu. Itu karena semua stakeholders di negara tersebut menjalankan demokrasi secara benar. 

Sementara di sini, pemerintahan Jokowi yang kemenangannya di Pilpres lalu banyak ditopang elemen civil society (elemen yang hanya ada di negara demokratis), di umur pemerintahan yang belum genap setahun sudah terjebak pada penyakit kekuasaan, yaitu ketakutan yang berlebihan. Percayalah, bila pemerintah berjalan di rel konstitusi, menjalankan amanat rakyat, tak perlu takut terhadap kritik. Sebab kritik hanya muncul bila pemerintah dianggap keluar jalur konstitusi dan kepentingan nasional.

Memang ada saja kelompok kepentingan yang memanfaatkan luasnya ruang demokrasi untuk menyerang pemerintah secara membabi buta, termasuk fitnah, hal itu jamak terjadi di negara demokrasi manapun. Tidak terkecuali di AS yang sudah lebih dari 400 tahun  memproklamirkan dirinya sebagai negara demokrasi.

Tinggal Presiden Jokowi sebagai individu atau warga negara menempuh jalur hukum, bila kehormatannya diganggu. Apa yang dilakukan Presiden SBY saat melaporkan fitnah-fitnah ke polisi, seperti saat ia disebut memiliki istri lain atau keluarganya disebut menerima aliran dana ilegal, merupakan langkah lebih tepat daripada meminta menghidupkan kembali pasal khusus penghinaan presiden di KUHP. 

Tapi SBY juga tidak mempolisikan semua fitnah dan penghinaan yang diarahkan kepadanya. Hanya yang benar-benar menyerang pribadi dan keluarga besarnya yang dilaporkannya. Sedangkan fitnah dan penghinaan dalam konteks pemerintahan, ditanggapi dengan pernyataan penjelasan dari menteri teknis bersangkutan.

Kalau melaporkan semua kritik, barangkali presiden akan habis waktunya untuk mengurusi kritik, sehingga tugas kenegaraan bisa terbengkalai. Toh dengan pengaduan sebagai warga negara, fitnah atau tuduhan tak berdasar bisa diselesaikan dan nama baik presiden tak terganggu.

Jangan-jangan Presiden Jokowi sebenarnya tidak ingin memaksakan 'pasal karet' ini masuk ke KUHP. Bisa saja ini pekerjaan anak buahnya yang sedang mencari muka. Ingat penyakit birokrasi bangsa ini yang sangat menahun adalah perilaku melayani atasan secara berlebihan, atau bahasa lainnya asal bapak senang (ABS). 

Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi pernah 'dikerjai' pembantu-pembantunya ketika salah menandatangani Perpres DP Mobil pejabat, yang kemudian terkenal dengan sindiran “I Don’t Read What I Sign”. Belum lagi kesalahan menulis singkatan BIN beberapa waktu lalu. 

Ini artinya, bisa saja Jokowi sekarang juga 'dikerjai' lagi karena mungkin belum memahami secara utuh isi pasal penghinaan dimaksud. Walau di beberapa kesempatan dijelaskan Jokowi bahwa pasal tersebut untuk melindungi orang-orang yang kritis terhadapnya.

 


(LHE)

Nasib Praperadilan Novanto

Nasib Praperadilan Novanto

1 hour Ago

Secara materil gugatan praperadilan Novanto gugur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Ayat 1 …

BERITA LAINNYA