PKS Tak Sepakat Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi

Al Abrar    •    Kamis, 06 Aug 2015 13:10 WIB
pilkada serentak
PKS Tak Sepakat Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi
Fahri Hamzah--Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak setuju jika partai politik (parpol) yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah diberi sanksi. Sebab ada juga Parpol yang tak dapat mitra koalisi untuk memenuhi persyaratan untuk mengusung bakal calon kepala daerah.  

"Itu kan ada partai yang tidak dapat mitra koalisi. Fleksibel saja dong. Masak dihukum karena tidak dapat mitra koalisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Menurut Wakil Ketua DPR itu, sanksi boleh diberikan kalau ada rekayasa dalam pilkada di satu daerah. "Jadi, jika parpol di suatu daerah sepakat mengusung satu calon incumbent, misalnya, maka kesepakatan itu harus muncul dari awal. Buat konferensi pers yang mengumumkan pencalonan itu," tambah Fahri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan parpol yang tidak mengusung kader menjadi bakal calon kepala daerah. Padahal, salah satu tugas partai politik adalah menyiapkan calon pemimpin.

"Tugas parpol salah satunya adalah kaderisasi dan menyiapkan calon pemimpin, baik itu sebagai kepala daerah, anggota DPR, DPD, serta calon presiden dan wakil presiden," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, kemarin.

Pemilihan kepala daerah di tujuh daerah terancam batal digelar pada 9 Desember 2015, karena masing-masing daerah cuma punya satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar.

Belajar dari kasus tersebut, Tjahjo menyatakan, pemerintah tengah mengkaji ulang undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Khususnya soal penetapan sanksi terhadap partai politik yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah.

"Dalam undang-undang memang tidak ada sanksi. Berbagai diskusi, rasanya sanksi (terhadap parpol) itu perlu. Tapi, masyarakat bisa melihat mana parpol yang konsisten memerhatikan aspirasi masyarakat," ujarnya.


(YDH)