Ingin BW Jadi Saksi, Penyidik KPK: Kubu Rusli Tidak Mengupayakan

Deny Irwanto    •    Kamis, 06 Aug 2015 13:28 WIB
kasus korupsi
Ingin BW Jadi Saksi, Penyidik KPK: Kubu Rusli Tidak Mengupayakan
Suasana praperadilan Rusli Sibua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2015). Foto: Deny Irwanto/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Di media, Bupati nonaktif Morotai, Rusli Sibua, ingin Pimpinan nonaktif KPK Bambang Widjojanto bersaksi untuk kasusnya. Tapi, kata penyidik KPK, Novel Baswedan, kubu Rusli tak berupaya menghadirkan Bambang.

Hal itu diungkapkan Novel saat bersaksi di sidang praperadilan Rusli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2015). Dalam salah satu poin gugatan praperadilan, Rusli Sibua melalui kuasa hukumnya, Achmad Rifai, juga mempermasalahkan penyidik KPK yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Bambang Widjojanto sebagai saksi yang telah diajukannya dalam proses penyidikan.

Novel menyanggah. Menurut dia, seharusnya kuasa hukum Rusli-lah yang mengupayakan dan menemui langsung BW untuk mau memberikan kesaksian. Dalam perkara ini, Novel menganggap pihak Rusli tidak mengupayakan hal tersebut.

"Ketika ada saksi yang menguntungkan yang diminta oleh tersangka adalah bisa juga dia (saksi) menolak. Kalau dia menolak, berarti tidak diusahakan dong, berarti tersangka tidak mengusahakan, tentunya kalau dia mengusahakan mestinya saksinya mau," kata Novel.

Novel kembali menegaskan, BW tidak bersaksi bukan karena tidak dipanggil penyidik KPK. Namun itu merupakan hal yang tidak diusahakan oleh pihak Rusli untuk meminta BW bersaksi.

"Saksi yang menguntungkan itu mesti diusahakan. Kalau saksi yang menguntungkan justru penasihat hukum menemui biasanya menemui langsung, itu suatu hal yang lazim. Makanya dari awal saya sampaikan, saya minta saksi-saksi yang diperlukan, saksi-saksi yang menguntungkan. Ya penasihat hukum mewakili kliennya mengusahakan," bebernya.

"Yang jelas saksi yang disampaikan itu kami catat dalam berita acara dan setelah saya baca cuma satu. Disampaikan akan mengajukan lagi, tapi kami tidak pernah mendapatkan detailnya sehingga kami juga enggak mau berlama-lama. Setiap perkara, selesai saja ada perkara baru," tandasnya.

Bupati Morotai Rusli Sibua meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto. Pasalnya, kata dia, Bambang sempat menjadi pengacaranya dalam sengketa Pilkada Morotai 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Jadi saya minta KPK untuk panggil Bambang Widjojanto karena beliau itu kuasa hukum saya dulu di MK. Tentang perkara saya ini sudah saya kuasakan pada BW untuk mengurusnya," kata Rusli.  

Rusli resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antikorupsi pada Jumat 26 Juni. Kasus dugaan suap penanganan pilkada Morotai ini merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat sebagai Ketua MK.

Permainan suap Rusli dalam sengketa pilkada Morotai 2011 di MK terungkap dalam dakwaan Akil Mochtar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 20 Februari 2014. Sementara, Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.

Menurut jaksa, Akil menerima Rp2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada itu. Rusli diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dibuah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



(KRI)

Pergantian Ketua DPR Disebut Melibatkan Aburizal Bakrie

Pergantian Ketua DPR Disebut Melibatkan Aburizal Bakrie

16 minutes Ago

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut Ical, sapaan Aburizal, setuju dengan su…

BERITA LAINNYA