Prabowo: Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras Berindikasi Pidana

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 06 Aug 2015 19:17 WIB
ahok-dprd
Prabowo: Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras Berindikasi Pidana
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. (Foto: Wanda)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga berindikasi pidana. Hal itu merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan APBD DKI Jakarta 2014.
 
"Omongan BPK kan bilang ada indikasi pidana. Ini yang harus ditelusuri. Karena kalau orang pemda sembunyikan sertifikat atau berkas, berarti pidana," kata anggota Pansus temuan BPK Prabowo Soenirman kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Kamis (6/8/2015).
 
Politikus Gerindra ini yakin BPK jarang membuat kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu lembaga. Tidak terkecuali laporan keuangan milik Pemprov DKI Jakarta 2014.
 
Prabowo mengatakan, BPK akan melakukan audit investigatif terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras yang rencananya dijadikan RS Jantung dan RS Kanker. "Apalagi selama ini Ahok menentang. BPK akan lebih semangat lakukan audit investigatif," ujarnya.
 
Jika hasil audit itu membuktikan adanya tindakan pidana, Prabowo mendorong agar dibawa ke ranah hukum. Ketua Pansus temuan BPK Triwisaksana mengatakan, pihaknya sengaja mengundang wagub bukan gubernur dalam rapat koordinasi ini, lantaran Permendagri mengatur, tim tindak lanjutnya dipimpin oleh seorang Wagub dan sekretarisnya.
 
Pekan depan, rencananya Pansus memanggil kembali untuk membahas khusus pembelian lahan RS Sumber Waras ini. "Jadwalnya hari Selasa, kita undang lagi Pak Wagub dan Lasro Marbun (Kepala Inspektorat DKI Jakarta) bersama SKPD yang berkaitan dengan temuan lahan di Sumber Waras. Ini banyak pihak yang nanti akan diundang. Dinas Kesehatan, Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah), kemudian juga Wali Kota Jakarta Barat, dan juga Dinas Pelayanan Pajak," katanya.


(FZN)