Pasangan Incumbent Samarinda Ngadu ke Mendagri

LB Ciputri Hutabarat    •    Kamis, 06 Aug 2015 21:03 WIB
pilkada serentak
Pasangan Incumbent Samarinda <i>Ngadu</i> ke Mendagri
Pasangan bakal calon (balon) kepala daerah Samarinda, Syaharie Jaang-Nusyiwan Ismail bertemu Menteri Tjahjo Kumolo di Kementerian Dalam Negeri. (MTVN/LB Ciputri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan bakal calon (balon) kepala daerah Samarinda, Syahrie Jaang-Nusyiwan Ismail mengadu ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo karena merasa dijegal oleh lawannya di KPUD Samarinda.

Syahrie menjelaskan, Samarinda hanya memiliki calon tunggal karena permasalahan jatah kursi. Dia bilang, anak dari Gubernur Kalimantan Timur sengaja memborong 20 dari 32 kursi yang tersedia namun tak melakukan pendaftaran.

"Dengan bangganya dia datang ke KPU tapi tidak mendaftar. Padahal syarat minimal pendaftaran itu 9 kursi. Saya dengan wakil wali kota hanya mengambil 13 kursi. Jadi yang lain tak bisa mendaftar," kata Syahrie di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

Syahrie yang kini masih menjabat sebagai wakil wali kota Samarinda itu mengaku miris melihat kejadian perampasan hak politik secara sengaja itu. Padahal, dirinya mengaku bermaksud bermain sehat di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Semua ini kan ada rekomendasi pusat. Ini sangat saya sayangkan. Bukan berarti kami berdua gila jabatan. Tidak. Meskipun saya sudah 10 tahun menjadi wakil wali kota," tegas dia.

Syahrie pun membeberkan koalisi yang memborong partai itu. Di dalamnya ada Golkar, Gerindra, PAN dan Hanura yang memegang sebanyak 20 kursi.

Di tempat yang sama, pasangan Syahrie, Nusyiwan Ismail menambahkan keadaan diperparah dengan sistem penghasutan. Dia bilang, anak gubernur tersebut, menghasut KPU untuk mempercepat penutupan pendaftaran balon.

"Malah mereka di KPU mempengaruhi calon lain jangan sampai mendaftar. Dan mendesak KPU untuk menutup pendaftaran pada pukul 16.00. Padahal itu batas waktu pada tanggal 3 Agustus masih bisa pukul 24.00," bebernya.

Untuk itu, mereka mengadu kepada Menteri Tjahjo agar menindaklanjuti kejadian tersebut. Dia juga mengaku sepakat jika dikeluarkan perppu dalam Pilkada tahun ini.

"Kami ingin tetap melanjutkan Pilkada di tahun ini. Ya silahkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang penitng masyarakat di sini sudah siap," tegas dia.


(MEL)