Anggota DPRD Sebut Manajemen Program KJS tidak Tepat

- 20 Mei 2013 19:34 wib
ANTARA/M Agung Rajasa/ip
ANTARA/M Agung Rajasa/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabar mundurnya 16 rumah sakit (RS) swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai akibat salah perhitungan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Sistem manajemen KJS itu tidak tepat, menyebabkan anggaran KJS sebesar Rp1,2 triliun jebol," ungkap anggota Komisi C DPRD DKI membidangi Anggaran, Pajak, Retribusi, dan Keuangan Daerah DKI Achmad Husin Alaydrus, di Gedung DPRD DKI, Senin (20/5).

Pria yang kerap disapa Habib itu menilai, kesalahan itu berawal dari coverage penduduk yang dilindungi KJS mencapai 4,7 juta orang. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, warga DKI yang merupakan tergolong miskin sebanyak 1,2 juta jiwa. Artinya, 3,5 juta jiwa yang ditanggung KJS merupakan golongan tidak miskin atau menengah ke atas.

“Waktu Jamkesda yang dulu, data warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan gratis sebanyak 1,2 juta orang. Data 1,2 juta orang itu sangat jelas. Sedangkan 3,5 juta orang lainnya tidak jelas datanya. Siapa mereka itu sampai bisa mendapatkan KJS. Ini sistem manajemen yang tidak benar,” kata Habib.

Sebelum diluncurkan, ungkapnya, Habib sudah menyarankan program KJS hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Dia tidak setuju kalau warga yang kaya atau dari golongan menengah ke atas juga menikmati program KJS. Namun, sarannya tidak digubris Pemprov DKI. 

“Dari dulu saya tidak setuju warga kaya dan menengah memakan uangnya warga yang tidak mampu. Tetapi kalau sampai warga yang kaya menikmati pengobatan gratis sudah salah itu. Saya enggak ikhlas. Dalam Islam, orang kaya saja harus bayar zakat 2,5% dari penghasilan setiap tahun. Lha kok orang kaya diberikan gratis,” kritiknya.

Karena itu, lanjut Habib, agar RS yang mengundurkan diri tidak semakin banyak, Habib meminta Jokowi dan Ahok segera memperbaiki sistem manajemen KJS. Salah satunya, mereka mempertanggungjawabkan total 3,5 juta orang yang ditanggung KJS. Karena, hingga saat ini, datanya tidak jelas siapa dan bagaimana kondisi finansial pemegang kartu KJS tapi dinyatakan sudah dapat menerima layanan kesehatan gratis.

Perbaikan berikutnya kembalikan KJS ke fungsi semula yaitu hanya untuk menjamin kesehatan gratis bagi warga miskin. Bila hal itu tidak diperbaiki, mau sebesar apa pun anggaran KJS dianggarkan, maka hasilnya tetap saja APBD akan jebol atau tidak dapat menanggungnya, jelas Habib.

“Kalau tidak diperbaiki, walau APBD-nya sampai Rp1.000 triliun pun, kalau manajemennya masih seperti ini, ya tetap amburadul, jebol. Karena tidak jelas siapa yang mendapatkannya. Jokowi-Ahok sudah salah perhitungan. Ya wajar saja kewalahan dengan premi sekecil itu. Minimal itu premi senilai Rp40.000 hingga Rp 50.000,” ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI bidang Kesra, Jhony Simanjuntak, membantah ada 16 RS swasta mundur dari program KJS. Sebab, secara resmi hanya dua yang mundur yakni Rumah Sakit Thamrin dan Rumah Sakit Atmira. "Sistem pembiayaan yang harus dikoreksi. Bila mundur secara sepihak, masyarakat dirugikan. Jadi dipertanyakan fungsi sosial rumah sakit," kritiknya.

Sejumlah rumah sakit yang dianggap mundur, sambung dia, kenyataannya tidak mundur hanya sekadar mengeluhkan soal pembiayaan. (Selamat Saragih)

()

Meski nama-nama cawapres itu sudah mengerucut menjadi tiga, Jokowi masih enggan menyebut nama-nama mereka.