Sigma: Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pilkada Langgar Undang-undang

Al Abrar    •    Jumat, 07 Aug 2015 00:01 WIB
pilkada serentak
Sigma: Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pilkada Langgar Undang-undang
Ilustrasi pemilihan umun. (MTVN/Achmad Zulfikar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Sinergi untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, perpanjangan masa pendaftaran di tujuh daerah telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada).

Sebab kata Said, Undang-undang hanya mengatur Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran dan sengketa pilkada. Bukan untuk merekomendasikan penambahan waktu.

"Tidak boleh Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dengan dugaan pelanggaran dan sengketa Pilkada. Diluar itu, tidak bisa," kata Said melalui rilis kepada Metrotvnews.com, Kamis, (6/8/2015).

Oleh karena itu lanjut Said, munculnya bakal pasangan calon tunggal sama sekali tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran dan sengketa. Sehingga Bawaslu tidak mempunyai dasar memberikan rekomendasi memperpanjang waktu pendaftaran.

"Tidak ada satu pun norma dalam UU Pilkada yang memberikan kewenangan tersebut kepada Bawaslu," tambah Said.

Namun lanjut Said, akan berbeda jika sebelum mengeluarkan rekomendasi perpanjangan masa pendaftaran, Bawaslu lebih dahulu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi karena mencampuradukan tahap pendaftaran dan tahap penelitian yang jelas-jelas dibedakan oleh UU Pilkada.

"Contoh, di Pacitan, Surabaya, Tasikmalaya, Mataram, dan Samarinda. Di daerah-daerah itu seharusnya tidak muncul bakal pasangan calon tunggal apabila KPUD tidak menolak pendaftaran dari bakal pasangan calon lain. Penolakan itu terjadi akibat KPU membuat peraturan yang memerintahkan KPUD agar menolak pendaftaran bagi bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat," jelas Said.

Padahal, menurut UU Pilkada, pada tahap pendaftaran belum boleh dilakukan penelitian atau verifikasi persyaratan. Tahap penelitian baru boleh dilakukan setelah selesainya tahap pendaftaran.

"Kalau pintu masuk Bawaslu dalam menelurkan rekomendasi perpanjangan masa pendaftaran dilakukan melalui penetapan pelanggaran administrasi oleh KPU, maka Bawaslu mempunyai dasar untuk menerbitkan rekomendasi dimaksud," tukasnya.


(MEL)

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

3 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan jawaban atas gugatan praperadilan Setya Nov…

BERITA LAINNYA