Coast Guard Tak Bisa Terbentuk Jika Ego Sektoral Belum Hilang

Wandi Yusuf    •    Jumat, 07 Aug 2015 00:17 WIB
pelayaran
<i>Coast Guard</i> Tak Bisa Terbentuk Jika Ego Sektoral Belum Hilang
Ilustrasi. (salehhusin.net)

Metrotvnews.com, Padang: Ego lembaga pemerintahan yang berkepentingan di laut jadi kendala utama pembentukan Pengawal Laut dan Pantai Indonesia (Indonesian Sea and Coast Guard). Padahal, keterpaduan kewenangan sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan menegakkan hukum di laut yang adil, efektif, dan efisien.

Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Pertama (Maritim) Eko Susilo Hadi, mengatakan adanya hambatan itu membuat pembentukan coast guard di Indonesia tertunda. Ditambah, masih belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih rinci UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Karena itu, Presiden memutuskan menunda sekaligus membentuk Bakamla melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 178/2014 tentang Bakamla. Jadi sekarang penggunaan istilah coast guard melekat pada Bakamla yang sebelumnya Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut),” ujar Eko, dalam keterangan persnya, Kamis (6/8/2015).

Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, Laksamana Pertama (Maritim) Satrio F Maseo justru optimistis kehadiran Bakamla sebagai solusi terbaik dalam upaya mengawasi dan menjaga laut.

“Bakamla jangan dilihat sebagai pendatang baru, namun setidaknya menjadi solusi dalam menegakkan hukum di laut,” ujar Satrio. Dia yakin Indonesia bisa menjadi negara maritim kuat dan disegani dunia internasional.

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Zainaul Daulay menganggap penting keberadaan coast guard di Indonesia. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada.

"Selama ini, patroli dari berbagai instansi belum terpadu dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut," ujarnya.


(MEL)