Parpol Harus Proaktif Laporkan Konstituennya yang tidak Masuk DPS

- 22 Mei 2013 05:26 wib
ANTARA/Dhoni Setiawan/bo
ANTARA/Dhoni Setiawan/bo

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan sinkronasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berjumlah 190.463.184 orang. Setelah itu, akan dimuktahirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 9 Juni 2013. Lalu dua hari kemudian (11/6), KPU akan menetapkan DPS untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Oktober 2013.

Sehingga Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, dalam proses sinkornasi hingga sebelum penetapan DPT, Partai Politik harus pro-aktif melaporkan masyarakat atau konstituennya yang belum terdaftar dalam DPS. Tujuannya agar KPU melakukan perbaikan untuk dimasukan dalam DPT.

"Imbauan saya partai harus pro-aktif. Masyarakat di bawah itu kan konstituen partai yang sudah terbagi. Kalau belum ada yang terdaftar, Parpol harus berperan aktif," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta (21/5). Selain parpol, Masyarakat juga harus aktif mengecek ke KPUD apakah namanya apakah masuk dalam DPS atau tidak.

KPU dalam proses singkornasi akan mengirimkan DP4 ke KPUD provinsi hingga kabupaten kota untuk dilakukan pengecekan, dan akan dikirim balik ke KPU Pusat untuk kemudian dibuat DPS.

"Kemudian, Parpol akan menerima salinan soft copynya (DPS). Jadi Kalau ada konstituen mereka (parpol) yang tidak terdaftar, maka harus memberitahukan langsung (sesuai tingkatan). Jangan sudah ditetapkan menjadi DPT, parpol baru protes ke KPU. Proses ini akan berlangsung terus sampai DPT ditetapkan pada Oktober 2013," ujar Arief.

Arief pun mengatakan bahwa proses penetapan DPT tidak akan berpengaruh terhadap masih banyaknya penduduk yang tidak terdaftar di e-KTP. Hanya saja, kalau semua berbasis e-KTP, itu akan memudahkan KPU melakukan pemutakhiran.

"Kalau mereka sudah terekam di e-KTP akan membantu KPU. Kalau memang banyak yang tidak terdaftar di e-KTP, terpaksa KPU melakukan pendataan secara manual, mendatangi ke kampung-kampung untuk melakukan pemutakhiran secara manual," ujarnya.

Sedangkan mengenai kualitas DP4, KPU akan memperbaiki data yang diberikan Kemendagri tersebut, terutama di daerah dengan penduduk yang jumlahnya besar seperti di Pulau Jawa. Mobilisasi yang tinggi dalam perpindahan penduduk, kelahiran dan kematian, menjadi pertimbangan untuk dilakukan perbaikan.

"Pemutakhiran DPT ini akan dibantu oleh sistem informasi data pemilih (sidalih). Kalau kita tidak menggunakan sidalih sinkronisasi DP4 ke DPS dan DPT akan repot. Wilayah dengan penduduk besar otomatis memiliki permasalahan akurasi daftar pemilih yang besar juga," ungkapnya.

Sebelumnya, KPU pernah mengungkapkan beberapa kelemahan dalam DP4. Pertama, ada 57.378 penduduk berusia dibawah 10 tahun dalam DP4, padahal syarat menjadi pemilih adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kedua, ada kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama-nama penduduk yang tidak valid. (Raja Eben L)

()

Meski nama-nama cawapres itu sudah mengerucut menjadi tiga, Jokowi masih enggan menyebut nama-nama mereka.