Pilkada Surabaya 2015

Demokrat Jatim Tak Akui Keputusan Koalisi Majapahit

Antara    •    Minggu, 09 Aug 2015 11:34 WIB
pilkada serentak
Demokrat Jatim Tak Akui Keputusan Koalisi Majapahit
Sejumlah pimpinan partai politik mendeklarasikan Koalisi Majapahit. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: DPD Partai Demokrat Jawa Timur tidak akui adanya keputusan Koalisi Majapahit yang menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada 9-11 Desember.

"Saya tidak tahu apakah semua partai di Koalisi Majapahit datang semua apa tidak pada saat membuat pernyataan itu. Kalau Demokrat yang datang perwakilan, bukan ketuanya langsung, jadi kalau sifatnya keputusan ya harus ketua," kata Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Boni Laksamana, kepada Antara di Surabaya, Minggu (9/8/2015).

Menurut dia, jika ada pengurus DPC Demokrat Surabaya yang hadir dalam rapat membahas pernyataan sikap Koalisi Majapahit, maka itu adalah bentuk perhatian dari Demokrat yang masih bergabung di Koalisi Majapahit.

"Yang penting kita (Demokrat) selalu hadir di koalisi Majapahit. Yang jelas, kalau keputusan ya harus ketua, kalau kita kirim utusan ya kita menghormati parpol koalisi, apa pun keputusannya harus hadir," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mulai Minggu ini akan melakukan konsolidasi dengan semua parpol di Koalisi Majapahit. "Saya akan berupaya bertemu dengan mereka siapa tahu ada perubahan, kami akan mencoba bicara dengan parpol lain, baik di tingkat Jatim dan Surabaya," ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya mempersilakan DPC Demokrat Surabaya berkomunkasi dulu dengan partai-partai di Surabaya, baru kemudian ditingkatkan ke level di atasnya. "Sehingga tidak ada unsur yang ditinggal," ujarnya.

Ia mengatakan konstelasi politik saat ini sangat mepet, sehingga pihaknya betul-betul perlu konsentrasi untuk mendapatkan calon. Ini dikarenakan tahapannya panjang yakni harus ke DPP untuk mengurus rekomendasi dan lainnya.

"Soal nama-nama cawali-cawawali, saya belum ingin sampaikan siapa- siapa saja yang sedang kita amati dan koordinasikan. Ini agar nanti yang sekali keluar tapi valid," katanya.

Secara umum, lanjut dia, banyak koalisi antarparpol untuk kemenangan Pilkada Surabaya semakin baik. "Jadi tidak tertentu satu atau dua partai saja, lebih banyak lebih baik. Saat ini kami melakukan komunikasi, mana-mana partai yang bisa diajak koalisi," katanya.

Saat ditanya partai mana saja yang sudah siap diajak koalisi, Boni mengatakan Minggu ini baru dilakukan konsolidasi antarparpol. "Kemarin malam (8 Agustus) kita sudah siapkan nama-nama, baru sekarang kita lobi-lobi ke partai lain," katanya.

Ketua Pokja Koalisi Majapahit A.H. Thony sebelumnya mengatakan pihaknya tegas tidak ikut mengambil bagian dalam kegiatan perpanjangan waktu pendaftaran dan menolak ikut bertanggung jawab terhadap segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari penerapan Surat KPU bernomor 449/KPUVIII/2015 yang bertentangan dengan hukum. (Baca: Koalisi Majapahit Siapkan Gugatan)

Menurut dia, pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit yakni Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, PKS dan PPP menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU RI telah melampui batas kepatutan dan kewenangannya dalam upaya perpanjangan pendaftaran pilkada.


(UWA)