Pemprov DKI Tak Tegas Tindak Pusat Bisnis di Atas Lahan Hijau

Dian Ihsan Siregar    •    Minggu, 09 Aug 2015 13:19 WIB
perizinan
Pemprov DKI Tak Tegas Tindak Pusat Bisnis di Atas Lahan Hijau
H: Lansekap suasana perkotaan terlihat dari kawasan Senayan, Jakarta -- MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah sangat tidak tegas menjalankan regulasi  ruang hijau yang 'disulap' jadi pusat bisnis dan komersial. Penggunaan lahan yang harusnya digunakan menjadi ruang publik menyebabkan banyaknya sengketa tanah di negeri ini, khususnya DKI Jakarta.

"Pemerintah tidak tegas dan terbuka terkait lahan publik. Ini harus jadi pengawasan yang lebih detail dan merata. Pemerintah harus punya bank data milik masyarakat yang transparan di publik. Kalau tidak begitu, lahan publik banyak berganti menjadi lahan komersial," kata Ketua YLKI Tulus Abadi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (9/8/2015).

Dia mencontohkan kawasan TB Simatupang yang beralih fungsi jadi kawasan perdagangan dan bisnis. Padahal kawasan yang kini banyak diisi gedung kantor, mall, dan beragam gedung lain ini awalnya berfungsi sebagai lahan hijau Ibu Kota.

Tulus menilai regulasi pemerintah dan penegakan tata ruang dan kelola izin tanah perkotaan sangatlah lemah. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seenaknya juga berimbas kepada masyarakat umum dan justru menguntungkan pelaku usaha.

"Rakyat kecil di pusat kota terlihat diusir secara halus dengan bayar pajak tanah mahal. Pilihan sangat terbebani ke mereka, hanya dua pilihan. Pergi dari sana atau menjadi rakyat miskin kota," tuturnya.

Tata ruang pun berubah menjadi tata uang. Akhirnya hanya segelintir orang bila pemerintah tidak memperbaiki sistem tata ruang kota. Dan itu bukanlah warga Ibu Kota yang dominannya pekerja dan menengah ke bawah.


(SUR)