Pertumbuhan Ekonomi Melambat karena Lemahnya Kepercayaan

   •    Senin, 10 Aug 2015 11:13 WIB
pertumbuhan ekonomi
 Pertumbuhan Ekonomi Melambat karena Lemahnya Kepercayaan
Seorang pedagang menata ikan teri yang dijual di Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM


RILIS data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2015 oleh Badan Pusat Statistik ternyata mengecewakan.

Setelah kecewa dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang hanya 4,71%, sebenarnya diharapkan triwulan II akan ada sedikit perbaikan, misalnya menjadi 5%.

Apalagi Juni 2015 merupakan bulan Ramadan, yang biasanya terjadi lonjalan konsumsi (consumption expenditure) yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi.

Ternyata ekspektasi tersebut tidak menjadi kenyataan.

Lonjakan permintaan barang dan jasa karena momen Ramadan tidak terjadi, dan pertumbuhan ekonomi triwulan II pun malah melambat ke 4,67%.

Lebaran tahun ini tidak seramai tahun lalu, demikian para pelaku bisnis ritel mengungkapkan.

Sebenarnya, apa yang terjadi?

Penjelasan yang paling standar soal kelesuan ekonomi kita ialah terjadinya faktor eksternal yang tidak lazim, yakni membaiknya perekonomian AS telah mendorong modal global untuk berbondong-bondong mengalir dari seluruh dunia ke AS.

Akibatnya, permintaan terhadap dolar AS menjadi sangat tinggi sehingga praktis hampir semua mata uang dunia melemah terhadap dolar AS. Rupiah tak terkecuali.

Setelah mencapai puncak kejayaan rupiah pada Juli-Agustus 2011, ketika rupiah mencapai 8.600 per dolar AS, kini berangsur-angsur rupiah melemah ke level di atas 13.500 per dolar AS tanpa bisa ditahan.

Pada 2011, rupiah bisa sedemikian kuat karena The Fed (Federal Reserve) getol mencetak uang beredar dolar AS sehingga terjadi banjir pasokan dolar AS (quantitative easing) yang menyebabkan kurs dolar AS melemah.

Kini situasinya berbalik. Amerika Serikat menghentikan pencetakan uang karena perekonomiannya membaik, kemudian kurs dolar AS pun menguat tajam.

Melemahnya rupiah menimbulkan implikasi buruk.

Pertama, kurs yang kini 13.500 per dolar AS membuat orang teringat saat krisis 1998 ketika rupiah mencapai 15.000 per dolar AS.

'Jarak' 13.500 dengan 15.000 sudah dekat sehingga banyak yang berpikir bahwa kondisi kita saat ini mirip 1998.

Padahal berbeda sama sekali.

Krisis 1998 jauh lebih buruk daripada fenomena perlambatan ekonomi (bukan krisis) saat ini.

Krisis ekonomi biasanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi).

Padahal saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih positif 4,7%, bukan negatif.

Pada 1998, pertumbuhan ekonomi kita minus 13,7%.

Kedua, melemahnya rupiah menyebabkan kelesuan ekonomi.

Mengapa?

Karena struktur ekonomi dan industrialisasi kita yang lemah, maka barang impor menjadi cukup dominan.

Akibatnya, ketika rupiah melemah atau dolar AS menguat, permintaan terhadap barang-barang yang kandungan impornya tinggi menjadi sensitif.

Contohnya, penjualan mobil tahun ini diperkirakan hanya 1 juta unit, atau turun dari tahun lalu yang 1,1 juta unit dan di 2013 yang sebesar 1,2 juta unit.

Kelesuan ternyata tidak hanya terjadi pada produk yang kandungan impornya tinggi seperti mobil, tapi juga kemudian menjalar ke produk-produk lain, termasuk di sektor ritel.

Bahkan penjualan rokok pun kini menurun.

Padahal di masa sebelumnya, bahkan pada saat krisis besar 1998 sekalipun, penjualan rokok saat itu justru naik.

Rupanya pada saat krisis banyak orang 'melarikan diri' dengan mengisap rokok lebih banyak!

Karena itu, saya tidak setuju dengan pendapat bahwa rupiah melemah tidak apa-apa karena hal itu malah bisa menaikkan daya saing produk-produk kita.

Masalahnya, produk-produk yang kita ekspor separuhnya ialah komoditas primer (hasil pertambangan dan perkebunan), yang tidak sensitif terhadap pelemahan rupiah.

Yang sensitif terhadap pelemahan rupiah ialah produk-produk manufaktur, yang kita tidak cukup kuat untuk bersaing.

Itulah sebabnya kita tidak dapat memanfaatkan pelemahan rupiah untuk menaikkan ekspor.

Neraca perdagangan kita sekarang mulai surplus, tapi itu bukan karena kenaikan ekspor manufaktur, melainkan lebih karena penurunan impor yang didorong oleh mahalnya barang-barang impor, termasuk barang-barang modal (capital goods).

Lalu, bagaimana agar perekonomian kita bisa tumbuh setidaknya 5% hingga akhir tahun ini?

Sudah banyak analisis yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah, baik pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah daerah (APBD), harus segera ditingkatkan pada semester II.

Namun, itu saja tidak cukup.

It is necessary but not sufficient.

Perlu dibangkitkan kembali kepercayaan (trust atau confidence) masyarakat dan pasar terhadap perekonomian Indonesia yang kini telanjur melemah.

Jika itu bisa dilakukan, hal tersebut akan tecermin pada kurs rupiah yang menguat serta meningkatnya hasrat berbelanja (willingness to spend) oleh konsumen.

Jika gairah belanja konsumen sudah naik, para pengusaha pun akan mulai berinvestasi lagi sehingga kredit perbankan berekspansi.

Kini yang terjadi ialah, pertumbuhan kredit bank melambat cukup signifikan ke level 10%.

Kurs rupiah saat ini 13.500 per dolar AS diakui Bank Indonesia sebagai terlalu lemah (undervalued).

Tidak disebutkan secara rinci berapa kurs rupiah yang semestinya.

Namun banyak perhitungan real effective exchange rate (REER) yang menyebutkan rupiah mestinya berada pada level 12.500 per dolar AS.

Artinya, masih ada ruang gerak bagi rupiah untuk menguat.

Lalu, apa yang mesti dilakukan?

Upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting untuk meyakinkan pasar bahwa pemerintah cekatan untuk mengatasi inefisiensi.

Rencana Presiden Jokowi untuk sering-sering mengecek pembangunan infrastruktur bisa mengirim sinyal positif, bahwa pembangunan infrastruktur akan dikawal secara efektif, tidak sekadar seremoni (ground breaking), lalu terbengkalai tak ada kabar.

Kemajuan pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta yang sering diekspos media, juga merupakan hal yang positif.

Di tengah-tengah keprihatinan mengenai kemacetan di Jakarta dan buruknya sistem transportasi kota-kota besar kita, masih ada oase yang memberi harapan, bahwa tak lama lagi kita bakal memiliki alat transportasi massal di bawah tanah.

Rencana pembangunan kereta cepat (shinkansen) Jakarta-Bandung senilai Rp60 triliun juga bisa memberi sentimen positif.

Sementara itu, kemarahan Presiden Jokowi mengenai tingginya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok (masih di atas 5 hari, sementara negara-negara tetangga cuma 4 hari, bahkan Singapura hanya 1,5 hari), juga sangat positif.

Artinya, Presiden ternyata sangat paham persoalan di lapangan (bukan cuma mendengarkan laporan menteri), serta berkomitmen untuk memangkasnya agar meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penetapan tersangka bagi pejabat tinggi bahkan hingga direktur jenderal pada Kementerian Perdagangan dalam kasus dwelling time juga bisa membangkitkan optimisme, bahwa korupsi sebagai sumber inefisiensi bisa pelan-pelan dienyahkan.

Pejabat dari kementerian-kementerian lain yang terkait dwelling time, mungkin akan segera menyusul sebagai tersangka. Ini bagus bagi persepsi pasar terhadap kinerja pemerintah.

Kemudian, apa lagi? Apakah perombakan kabinet (reshuffle) juga akan bisa membantu sentimen positif?

Menurut saya, ya, benar. Karena sejak awal kita cukup meragukan mengenai kapasitas dan kompetensi sebagian anggota kabinet ini.

Juga ada menteri yang 'salah letak'.

Mengapa bisa begitu?

Karena Presiden Jokowi yang belum pernah berpengalaman dalam menyusun kabinet tersebut tidak memiliki cukup keleluasaan (diskresi) yang cukup.

Berbagai tekanan politik dan beraneka 'titipan' dari sana-sini telah mewarnai pembentukan kabinet ini.

Akibatnya, Kabinet Kerja tidak tersusun secara optimal.

Memang benar bahwa faktor eksternal telah memberi banyak kontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi semester I hanya 4,7%.

Namun, jika susunan kabinet bisa diperbaiki, kita akan mendapat 'angin kedua' untuk memperbaiki kinerja dan merebut kembali sentimen positif.

Karena itu, sentimen positif harus segera direbut Presiden Jokowi.

Jika hal itu kesampaian, rupiah pun pelan-pelan akan menapaki level kurs yang semestinya tidak lagi terlalu murah.

Jika kepercayaan pasar dan masyarakat sudah bisa dirajut kembali, konsumen pun akan lebih percaya diri untuk berbelanja.

Selanjutnya, para pengusaha pun akan merealisasikan rencana-rencana investasi mereka.

Akibatnya, permintaan agregat (aggregate demand) akan terdorong naik.

Momentum itulah yang harus dimiliki Presiden Jokowi sebagai konduktor orkestra bernama Republik Indonesia ini.


(ADM)