Temui Jokowi, Ketua MK Bungkam Ditanya Pasal Penghinaan Presiden

Desi Angriani    •    Senin, 10 Aug 2015 14:38 WIB
ruu kuhp
Temui Jokowi, Ketua MK Bungkam Ditanya Pasal Penghinaan Presiden
Ketua MK Arief Hidayat --Antara/WAHYU PUTRO A

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua MK Arief Hidayat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta. Ia memilih bungkam saat ditanya mengenai pasal penghinaan presiden yang kembali dihidupkan pemerintah.

"Oh saya tidak boleh komentar karena melanggar kode etik hakim di MK," kata Arief di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Menurutnya, keputusan MK final dan mengikat. Tapi bisa saja pasal penghinaan presiden diajukan kembali dengan landasan filosofi dan yuridis yang berbeda. Seperti perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk prolegnas dan dijadikan usul inisiatif DPR.

"Kita bisa mengatakan begini. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tapi beberapa memang terjadi, kemudian dibuatkan lagi dengan landasan filosofi lain. Contohnya dalam UU MD3. Itu kan kita mengajukan lagi, padahal kita sudah pernah memutus," beber dia.

"Saya tidak boleh komentar, karena kemungkinan itu bisa menjadi objek sengketa atau perkara di MK kembali," sambung dia.

Ia membantah telah membahas Pasal 263 RUU KUHP yang disodorkan ke DPR pada 5 Juni 2015. Ia datang ke Istana meminta kesediaan Jokowi membuka acara MK se-dunia yang bertepatan dengan HUT MK ke-12.

"Enggak, enggak. Jadi saya hanya silaturrahmi dengan Presiden meminta kesediaan presiden sehubungan ulang tahun MK dan kegiatan itu," pungkas dia.

Istana sebelumnya menegaskan pasal penghinaan presiden yang dihidupkan kembali oleh pemerintah berbeda dengan pasal yang sudah digugurkan MK. Adapun Pasal Penghinaan Presiden sudah pernah digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK) 2006 yaitu Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP.


(YDH)